TRIBUNNEWS.COM, PAPUA- Cara Presiden Ke-4 Indonesia, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menangani konflik Papua diakui sebagai pendekatan terbaik yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia di bumi Papua.

Gus Dur saat itu menegaskan bahwa semua yang ada di Papua adalah saudara-saudaranya, saudara sebangsa dan sesama manusia.

Ini dilakukan Gus Dur sehingga terbangun kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah.

Cara itu dipuji banyak pihak, termasuk dari kalangan warga Papua sendiri. Sehingga tak ayal, pada masanya, tak ada gejolak berarti di sana.

Konflik Papua sudah terjadi berkepanjangan selama berpuluh-puluh tahun.

Meski begitu hanya pada masa pemerintahan Gus Dur, pendekatan humanis dilakukan untuk meredam konflik.

Walaupun hanya menjabat kurang lebih 20 bulan sebagai Presiden, namun Gus Dur pernah mengupayakan penyelesaian konflik dengan mendengar keluh kesah warga Papua.

Dua bulan setelah dilantik menjadi Presiden Indonesia, pada bulan Desember 1999, Gus Dur mengunjungi Papua untuk melakukan dialog informal dengan beragam “perwakilan” dari Papua.

Dialog dimulai sebagai upaya untuk mendorong pendekatan kemanusiaan terhadap konflik.

Gus Dur juga menyetujui kongres pro-kemerdekaan dan menyetujui pengibaran Bintang Kejora.

Alasan Gus Dur tidk melarang pengibaran bendera Bintang Kejora karena itu adalah bendera kultural.

"Kalau kita anggap sebagai bendera politik, salah kita sendiri,” kata Gus Dur sebagaimana dikutip dari nu.or.id.

Gus Dur Mengubah Nama Irian Jaya Menjadi Papua

Dalam kunjungannya ke Papua itu, Gus Dur mengundang berbagai tokoh masyarakat Papua tak terkecuali dari pihak gerakan Papua Merdeka untuk berdiskusi.