Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Polemik TWK Dianggap Sumber Petaka Pelemahan KPK, Harapan Terakhir Ada di Tangan Jokowi

Polemik TWK yang menjerat 75 pegawai KPK dianggap jadi sumber petaka pelemahan KPK, harapan terakhir ada di tangan Presiden Jokowi

Polemik TWK Dianggap Sumber Petaka Pelemahan KPK, Harapan Terakhir Ada di Tangan Jokowi
Tribunnews/Irwan Rismawan
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi di Jalan Kuningan Persada, Gedung KPK, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021). Aksi 'Selamatkan KPK' tersebut menyoroti kejanggalan terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berujung dengan pemecatan. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menganggap polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai KPK terancam dipecat adalah sumber petaka pelemahan KPK.

Menurut Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum ini, pelemahan KPK merupakan 'success story' dari pemerintah, ketua umum partai politik, serta pimpinan DPR RI.

Ia membeberkan, ada empat poin yang menjadi sumber petaka dari permasalahan yang dihadapi KPK.

Mulai dari revisi Undang-Undang KPK, dominasi oligarki bisnis, hingga hal-hal yang terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Nurul Ghufron Bantah Pernyataan Komnas HAM yang Menyebut Dia Tak Tahu Penggagas Ide TWK Pegawai KPK

Hal itu disampaikan Busyro dalam diskusi bertajuk 'Agenda Mendesak Penguatan KPK, Perspektif, Hukum, Politik, Pemerintahan, dan Demokrasi' yang digelar secara daring pada Sabtu (19/7/2021).

"Sumber petaka pelumpuhan KPK? Satu, konsensus DPR bersama Presiden Jokowi melalui revisi Undang-undang KPK."

"Itu pelumpuhan KPK yang sempurna, inilah success story yang real dari Presiden Jokowi bersama ketua umum parpol-parpol dan pimpinan DPR," kata Busyro, dilansir Tribunnews.

Busyro Muqoddas
Busyro Muqoddas (Tribunnews.com/ Dennis Destryawan)

Menurut Busyro, revisi UU KPK oleh presiden dan badan legislatif adalah bentuk kejahatan karena ada pembiaran korupsi.

Kemudian, lanjut Busyro, poin yang kedua adalah dominasi kuasa oligarki bisnis.

Sumber petaka pelemahan ketiga adalah TWK KPK itu sendiri.

Halaman
1234
Penulis: Inza Maliana
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas