Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pimpinan Komisi III DPR Ikut Menyoroti Dugaan Kasus Bansos di Riau

Sebelumnya diberitakan Tribun Pekanbaru, Gubernur Riau Syamsuar lapor ke  polisi karena menilai mahasiswa telah lakukan penghinaan.

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Pimpinan Komisi III DPR Ikut Menyoroti Dugaan Kasus Bansos di Riau
Ist via Tribun Pekanbaru
Massa dari Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara atau AMPUN Riau menggelar aksi demo di depan Kantor Kejati Riau. 

TRIBUNNEWS.COM, RIAU -  Dugaan kasus korupsi Bansos di Riau dan aksi saling lapor oleh mahasiswa dengan Gubernur Riau Syamsuar menjadi perhatian pimpinan Komisi III DPR RI.

Sebelumnya diberitakan Tribun Pekanbaru, Gubernur Riau Syamsuar lapor ke  polisi karena menilai mahasiswa telah lakukan penghinaan.

Ini setelah Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara atau AMPUN Riau meminta jaksa di Kejati Riau menangkap Gubernur Riau Syamsuar karena diduga terlibat Dugaan Korupsi bantuan sosial di Siak.

Dalam aksi demonstrasi pada Rabu (2/6/2021) itu, mahasiswa membawa alat peraga aksi berupa spanduk. 

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyebut bahwa aduan bahkan unjuk rasa adalah hal biasa.

"Kita tahu banyak kasus korupsi terungkap berasal dari pengaduan masyarakat. Segingga setiap pengaduan apalagi dalam hal ini menyangkut pejabat pemerintah di level provinsi ataupun kabupaten tentu boleh ditindaklajuti pihak berwenang," jelas Pangeran kepada pers, Selasa (21/6/21) seperti dilansir Tribunnews.com.

Baca juga: Respons Juliari Batubara soal Pengajuan JC Terdakwa Bansos Matheus Joko Santoso

Menurut Pangeran, pihak yang diadukan atau diduga terlibat masalah hukum pun tak perlu marah selama merasa yakin dan percaya diri memang tidak tidak melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan.

Berita Rekomendasi

Akan tetapi, selaku Wakil Ketua Komisi III dia  tetap meminta prinsip-prinsip transparansi dalam penegakan hukum harus ditegakkan.

"Namun bila benar ditindaklanjuti maka prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan harus dilaksanakan. Pun begitu dengan pihak yang diadukan juga harus kooperatif dengan proses hukum yang berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) Riau dalam aksi demonstrasi pada Rabu (2/6/2021) itu, membawa alat peraga aksi berupa spanduk.

Menurut Gubernur Riau Syamsuar , spanduk itu sudah menghina dan merendahkannya.

Spanduk yang dibawa dan dibentang oleh demonstran itu bertuliskan "TANGKAP GUBERNUR DRAKULA..!!!'

"Pak Gubernur Riau secara pribadi mengajukan pengaduan Senin ini ke Polda Riau.

Ini terkait kerugian yang dialaminya soal penghinaan yang merugikan martabatnya, baik secara pribadi maupun jabatannya sebagai Gubernur Riau ," kata Alhendri Tanjung, selaku Kuasa Hukum Syamsuar pada Senin (21/6/2021).

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas