TRIBUNNEWS.COM, MEDAN -- Membeludaknya warga saat Vaksinasi Presisi di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar/Pancing, Kecamatan Percut Seituan, Selasa (3/8/2021) diduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Satgas Covid-19 Sumut ketakutan, pasalnya acara vaksinasi tersebut dinilai amburadul.

Dan acara tersebut dihadiri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono beserta pejabat Pemprov Sumut dan Pemko Medan itu sama sekali tidak ada yang berani menindak, walaupun jelas-jelas ada indikasi pelanggaran.

Baca juga: Tanggapan Dukcapil Terkait Dugaan Penyalahgunaan NIK Warga Bekasi untuk Vaksinasi

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut sekaligus Jubir Satgas Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah ketika ditanya mengenai dugaan pelanggaran ini terkesan 'buang badan'.

"Kalau itu jangan kau tanya aku. Pokoknya aku enggak tahu. Karena aku kan di sini (di luar kota)," kata Aris, Rabu (4/8/2021) malam.

Aris mengaku sama sekali tidak mengikuti kabar soal dugaan pelanggaran prokes yang dilakukan penyelenggara vaksinasi Polda Sumut.

Baca juga: Cara Daftar Vaksinasi COVID-19 Gratis di Laman Pedulilindungi.id, Berikut Panduannya

Dia pun terang-terangan tak mau memberikan komentar soal masalah ini.

"Enggak, enggak bisa (memberi komentar)," katanya menutup telepon.

IDI Bilang Acaranya Jadi Sumber Penularan

Menanggapi dugaan pelanggaran prokes dalam pelaksanaan vaksinasi ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Utara bereaksi keras.

Ketu IDI Sumut Ramlan Sitompul menyayangkan adanya kerumunan, yang bisa menjadi pemicu penyebaran kasus Covid-19 di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang.

“Masa vaksinasi dilakukan secara massal? Kita menyesalkan cara seperti itu. Adanya kerumunan maka berpotensi terjadinya penularan Covid-19," kata Ramlan Sitompul, Rabu (4/8/2021).

Ia menuturkan, selama ini masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai bahaya Covid-19.

Baca juga: Pendaftaran Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Bisa Lewat vaksin.loket.com, Ini Caranya

Ramlah khawatir, dengan adanya kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar kemarin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap wabah tersebut.

“Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya. Mulai sekarang dikelola dengan baik kegiatan vaksinasi itu," kata Ramlan.

Dia menyarankan, pihak terkait, terlebih-lebih pemerintah daerah dapat memberdayakan fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat 1, baik klinik swasta, puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu) dan posyandu dalam melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Cara itu dinilainya lebih profesional dan efektif mencegah kerumunan saat pelaksanaan vaksinasi.

Menurutnya, vaksinasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih baik dan efektif.

Kalaupun ada efek samping setelah vaksinasi, maka bisa ditangani secara
cepat.

"Berdayakan Faskes swasta dan pemerintah itu, jangan dibuat massal lagi. Kalau terus seperti itu, nanti target mulia kita mau menurunkan Covid-19 malah menjadi menambah Covid-19 dengan cara seperti itu," tambahnya.

Dia menjelaskan harusnya pemerintah bisa menjaga kemulian masyarakat Indonesia untuk mendapat layanan kesehatan lebih baik, tanpa adanya pertambahan korban berjatuhan karena Covid-19.

Kapolda Sumut Disebut Kebobolan

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, buruknya pelaksanaan program vaksinasi Polda Sumut hingga adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) ini merupakan bentuk nyata, bahwa Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak sudah kebobolan dalam mengadakan kegiatan.

"Saya menjadi heran juga. Pak Kapolda kok bisa kebobolan seperti itu," kata Abyadi Siregar, Rabu (4/8/2021).

Ia menegaskan, apapun alasan panitia penyelenggara soal amburadulnya pelaksanaan vaksinasi yang dihadiri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono itu tidak bisa dimaklumi.

Sebab, kegiatan tersebut jelas-jelas telah melanggar protokol kesehatan.

"Intinya begini, begitu dibuat acara vaksinasi itu kan sebetulnya sudah bisa diperhitungkan jumlah massa yang akan datang kan akan banyak. Jadi antisipasinya apa ? Harusnya antisipasi di awal," ucap Abyadi.

Dia khawatir, bahwa acara vaksinasi Polda Sumut tersebut justru menjadi klaster baru penularan Covid-19. (Goklas Wisely)

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Satgas Covid-19 Ketakutan Ditanya Pelanggaran Prokes Vaksinasi yang Dihadiri Wakapolri