TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia, Hamid Awaluddin, angkat bicara soal sumbangan Rp 2 triliun mendiang pengusaha Akidi Tio, yang kini belum juga terealisasi.

Meski sudah ragu sejak awal, Hamid tak memungkiri jika kabar sumbangan tersebut disambut positif oleh masyarakat Indonesia.

Respons positif tersebut, dinilai Hamid muncul karena kondisi batin masyarakat dalam pandemi Covid-19.

"Lihat suasana batin rakyat Indonesia di tengah himpitan pandemi Covid, ekonomi terseret jalannya, faktor psikologis keterbatasan gerak."

"Tiba-tiba ada orang yang menawarkan pesona, mau meringankan beban, maka segala keterhimpitan itu dibuka seperti air bah, ada ini secerca harapan," ungkap Hamid dalam program Live Talk di YouTube SripokuTV, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Jika Sumbangan Rp 2 T Akidi Tio Benar Terealisasi, PPATK Dinanti Tugas Berat

Suasana batin itulah yang dinilai Hamid menjadikan masyarakat memberi respons baik.

"Suasana batin itu yang ada, maka semua orang ramai-ramai mengatakan 'welcome, anda adalah pahlawan negara ini'," ungkapnya.

"Ini masalah psikologi bangsa yang terhimpit berbagai deraan, antara lain deraan pandemi Covid," ungkapnya.

Adapun diketahui hingga Selasa (3/8/2021), PPATK menyatakan belum ada data transaksi Rp 2 triliun dari pihak keluarga Akidi Tio.

Baca juga: PPATK Ingatkan ke Pejabat Pemerintah, Tak Boleh Sembarangan Terima Dana Sumbangan dan Hibah

Sejarah Terulang

Sementara itu dilansir Kompas.com, Hamid mengaku tak merasa kagum atau memuja ketulusan keluarga Akidi Tio saat menyumbangkan dana sebesar Rp 2 triliun.

Hamid malah merasa pejabat Indonesia sama sekali belum belajar dari kejadian yang pernah terjadi di masa lalu.

Bahkan Hamid menganggap bahwa masih banyak orang yang ingin mempopulerkan diri dengan cara melecehkan akal waras para pejabat.

Kemudian Hamid pun membeberkan beberapa kasus pemberian dana sumbangan yang fantasitis kepada negara yang pada kenyataannya hanya sebuah kebohongan belaka.

Baca juga: Soal Donasi Rp 2 Triliun dari Akidi Tio, Gubernur Sumsel: Tindak Tegas Siapapun yang Buat Kegaduhan

Seorang Filantropis Beri Sumbangan pada Korban Bencana di Palu dan NTB

Hamid menceritakan sebelumnya ada seseorang yang mengaku sebagai filantropis dunia, akan memberikan sumbangan dana yang fantastis.

Sumbangan dana tersebut nantinya akan diberikan kepada korban bencana di Palu, Sulawesi tengah dan di Nusa Tenggara Barat.

Tak hanya itu, Filantropis tersebut juga pernah mengatakan kepada media dirinya akan sukarela membangun asrama prajurit pasukan elite Indonesia.

Bahkan berkat janji-janjinya, Filantropis itu diberi penghargaan Bintang Mahaputra.

Namun kenyataannya setelah setahun kemudian janji pemberian bantuan dari Filantropis tersebut tidak bisa dibuktikan, dan hanya merupakan kebohongan belaka.

Hingga akhirnya Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dengan tegas meminta pencabutan gelar kehormatan pada filantropis tersebut.

Baca juga: SOSOK Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, Diminta IPW agar Dicopot, Buntut Sumbangan Akidi Tio

Raja Idris dan Ratu Markonah

Hamid menceritakan, pada masa kepemimpinan Bung Karno di era 50a-an ada sepasang suami istri yang diterima di Istana Negara.

Mereka adalah Raja Idris dan Ratu Markonah yang mengaku sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di Jambi.

Raja Idris dan Ratu Markonah ini mendeklarsikan bahwa mereka bisa membantu membebaskan Irian Barat.

Setelahnya banyak yang mengagumi sosok mereka, para pejabat pun banyak yang memberikan tepuk tangan.

Hingga akhirnya kedok penipuan terkuak beberapa hari kemudian.

Ternyata Raja Idris hanyalah seorang pengayuh becak, sementara Ratu Markonah adalah seorang PSK di Tegal, Jawa Tengah.

Baca juga: Misteri Keberadaan Donasi Rp 2 Triliun Akidi Tio, Suami Heriyanti Sebut Uang Ada di Bank Luar Negeri

Eks Menteri Agama, Said Agil Husin Al-Munawar

Sebelumnya publik pernah digemparkan dengan pernyataan Mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar.

Saat itu Said Agil menyebutkan ada harta karun besar yang bisa dipakai untuk melunasi seluruh utang negara.

Diketahui harta tersebut berupa emas batangan sisa peninggalan Kerajaan Pajajaran yang tersimpan di bawah Prasasti Batutulis, Bogor.

Hamid menuturkan, saat itu langsung terjadi kehebohan luar biasa, hingga munculnya harapan dan optimisme bahwa sebentar lagi Indonesia bebas dari hutang.

Jusuf Kalla yang pada saat itu menjabat sebagai Menko Kesra meminta Said Agil datang menemuinya.

Kemudian Jusuf Kalla menanyakan apakah Said Agil mengetahui berapa utang luar negeri Indonesia, tapi Said Agil tidak bisa menjawab.

Baca juga: Mahfud MD Ragukan Sumbangan Rp 2 Triliun Keluarga Besar Akidi Tio

Jusuf Kalla lalu memberi hitungan dengan enteng, jumlah utang luar negeri kita saat itu, awal tahun 2000, lebih kurang Rp 1.500 triliun.

Harga emas setiap gram kala itu adalah Rp 250.000 per gram, maka untuk melunasi utang pemerintah butuh sekitar 6.000 ton emas batangan.

Bila emas batangan tersebut kita angkut dengan truk yang berkapasitas 4 ton, dengan asumsi panjang truk adalah 5 meter, dibutuhkan jejeran truk sepanjang 5 km.

Itu artinya, truk-truk tersebut berbaris mulai dari Kebayoran Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia.

"Kira-kira ada tidak emas batangan sebanyak itu di Batutulis?" tanya Jusuf Kalla, tapi Said Agil hanya terdiam lesu.

Baca juga: Bank Indonesia Enggan Berpolemik Soal Sumbangan Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Era SBY, Purnomo Yusgiantoro

Hamid mengungkapkan pada tahun 2007 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sidang kabinet, tiba-tiba Menteri ESDM Yusgiantoro melapor dengan semangat.

"Bapak Presiden, sebentar lagi Indonesia akan memiliki tiga kilang minyak baru. Dua di antaranya di kampung Pak Wapres JK, yakni di Pulau Selayar dan Parepare," kata Yusgiantoro pada SBY.

Kemudian Wapres Jusuf Kalla langsung menanggapi ucapan Yusgiantoro tersebut.

Jusuf Kalla lalu menyarankan kepada semua menteri agar saat memberi laporan ke sidang kabinet, sebelumnya harus memeriksa betul akurasi data yang hendak disajikan.

Faktanya ada dua persyaratan untuk membangun kilang minyak.

Baca juga: Suami Anak Akidi Tio Tegaskan Dana Rp 2 Triliun Ada di Bank Singapura, Minta Publik Bersabar

Pertama, harus dekat dengan sumber daya minyak dan kedua, dekat dengan pasar penjualan.

Kedua persyaratan itu pun tidak ditemukan di Parepare dan Selayar.

Bahkan Jusuf Kalla mengatakan bahwa Parepare itu kampung Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, hanya tempat bertransaksi ikan terbang.

Berdasarkan berbagai kejadian yang diungkapkan Hamid, ia pun menyimpulkan bahwa sudah jelas terlihat bagaimana entengnya para pejabat kita bisa dikibuli dan dibuai dengan rayuan gombal tanpa logika.

Baca berita lainnya terkait Sumbangan Rp 2 Triliun

(Tribunnnews.com/Gilang Putranto/Faryyanida Putwiliani) (Hamid Awaludin via Kompas)