Beda dengan Formula E, MotoGP Dipastikan Digelar di Indonesia Awal 2022

Termasuk rumah sakit khusus untuk para pebalap serta terutama hotel bintang 5 yang digunakan sebagai lokasi akomodasi para pembalap dan tim ofisial.

Ratusan ribu pecinta balap motor akan 'menyerbu' Sirkuit Mandalika untuk menyaksikan ajang bergengsi yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia itu.

Presiden Jokowi menaruh perhatian serius agar balap motor bergengsi yang memiliki jutaan penggemar di Indonesia itu sukses digelar di Sirkuit Mandalika.

Oleh karena itu hampir setiap pekan para pejabat terkait terutama para menteri berkunjung ke Sirkuit Mandalika memastikan semua infrastruktur pendukung tuntas agar balapan bisa terlaksana.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya tegas meminta ajang World Super Bike (WSBK) 2021 Indonesia Grand Prix di Sirkuit Mandalika November 2021 ini menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/6/2021) lalu.

"Tadi arahan presiden bahwa walaupun antusiasme yang tinggi dari masyarakat namun penyelenggaraan harus menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin," kata Sandiaga Uno.

Karena itu kata Sandiaga, pemerintah menyusun sejumlah protokol kesehatan bagi para atlet, official, crew, maupun penonton ajang balap tersebut.

Baca juga: Bamsoet: IMI, FIM, & Dorna Sports Menggelar FIM MiniGP Indonesia Series - Road to MotoGP Mandalika

Baca juga: Pembangunan Jalan Bypass BIL - Mandalika Dikebut, Progres Terkini 81,17 Persen

Beda dengan Formula E

Seperti diketahui, saat ini muncul pro dan kontra rencana penyelenggaraan ajang balap listrik Formula E di Jakarta.

Sebab hingga saat ini belum jelas kapan pelaksanaan Formula E digelar di Jakarta meskipun telah dicanangkan sejak 2019 lalu.

Belakangan, polemik yang muncul berkaitan dengan metode pendanaan Formula E yang disebut melanggar aturan yang ada.

Belum lama ini, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta berkirim surat kepada Gubernur DKI Anies Baswedan.

Surat itu menyatakan bahwa Pemprov DKI berkewajiban untuk membayar biaya commitment fee selama lima tahun berturut-turut dengan nilai total sebesar Rp 2,3 triliun.

Hal yang menjadi perhatian adalah bahwa cicilan commitment fee tersebut akan berlangsung hingga 2023, atau melebihi masa jabatan Anies yang akan berakhir pada 2022 mendatang.