Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Menaker Dampingi Wapres Pimpin Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Papua Barat

Percepatan pembangunan wilayah Papua harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Pa

Menaker Dampingi Wapres Pimpin Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Papua Barat
dok Kemnaker
Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin dan Menaker Ida Fauziyah dalam rapat koordinasi terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Lima Kabupaten Prioritas di Kantor Gubernur Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, MANOKWARI  - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mendampingi Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, dalam rapat koordinasi terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Lima Kabupaten Prioritas di Kantor Gubernur Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Ada lima kabupaten yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim di 2021, yaitu Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat, dan Manokwari Selatan.

Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa hal penting terkait progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.

"Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa percepatan pembangunan wilayah Papua harus memberikan perubahan nyata dan hasilnya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP)," ujar Wapres dalam keterangannya.

Baca juga: Kepada Wapres Maruf, Mama Papua Ini Minta Dibuatkan Kios hingga Diberikan Dana Usaha

Wapres menjelaskan bahwa sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua, kebutuhan pendanaan dalam Rencana Aksi dan Quick Wins tersebut telah dimuat pada APBN Tahun Anggaran 2021.

Secara umum itu telah dialokasikan melalui pendanaan sektoral kementerian/lembaga, serta pendanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

"Tujuh fokus pembangunan kesejahteraan yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, peningkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)," katanya.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas