TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo, Daryono, turut menanggapi soal kebebasan demokrasi di periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Daryono, rapor merah pada periode kepemimpinan Jokowi adalah pada kebebasan demokrasi.

Hal ini disampaikan Daryono dalam program Overview Tribunnews.com tentang evaluasi dua tahun kepemimpinan Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Kamis (21/10/2021).

"Karena lingkup saya di Solo, mewakili masyarakat bawah, kondisi yang saya lihat di lapangan rapor merahnya (Jokowi-Ma'ruf) di masalah kebebasan demokrasi yang hilang."

"Ini yang disayangkan karena istilahnya kebebasan berekspresi, kebebasan sipil dalam menyatakan pendapat sangat diberangus di periode kedua ini," ungkap Daryono, dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (22/10/2021).

Jokowi, kata Daryono, diketahui membuka pintu kritik selebar-lebarnya.

Baca juga: Tindak Anggotanya yang Represif, Kapolri Diapresiasi BEM Nusantara

Baca juga: Di Rakernas XIV BEM SI, Ketua DPD RI Sebut Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial di Negeri Ini

Namun yang terjadi di lapangan, berbanding terbalik dengan apa yang sering disampaikan Jokowi.

Mulai dari demo mendapat perlakuan kasar aparat, aksi masa yang mendapat banyak pertentangan, kemudian yang paling viral masalah mural juga mendapatkan pembungkaman.

Praktik Buzzer di Lapangan

Pada kesempatan tersebut, Daryono juga menyoroti kehadiran buzzer di media sosial.

Menurut Daryono, buzzer politik dapat merusak budaya demokrasi.

"Karena ketika ada orang yang kritis terhadap pemerintahan di medsos, itu langsung serangan kepada mereka luar biasa."

"Ini membuat budaya demokrasi kita turun ke titik nadir, ke titik terendah," ungkap Daryono.

Sehingga, sangat disayangkan orang yang kritis terhadap pemerintahan tidak mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

Baca juga: Periode Kedua Jokowi, Politisi PKS Soroti Kebebasan Demokrasi dan Sebut Buzzer Politik Parasit