Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Banggar DPR RI Dapil Bali I Wayan Sudirta berjanji akan perjuangkan keadilan fiskal di Provinsi Bali.

Hal itu merespon Gubernur Bali Wayan Koster, yang meminta dan mengusulkan agar tim Badan Anggaran DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal di daerah yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Wayan Sudirta mendukung langkah Gubernur Bali secara all out.

Ia menegaskan usulan tersebut akan menjadi catatan yang akan dibahas di Badan Anggaran DPR RI. Sudirta mendukung usulan Koster, karena perekonomian Bali tidak seperti daerah lain.

"Perekonomian Bali hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Tidak seperti Kalimantan Timur misalnya yang memiliki tambang,” ujar Sudirta dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Soroti Tempat Publik Mulai Kendur Prokes Covid-19, Anies Minta Semua Pihak Kembali Disiplin 

Terlebih lagi sebelum pandemi, kata Wayan Sudirta, Pariwisata Bali menjadi daerah dengan penyumbang devisa terbanyak untuk nasional.

"Sehingga menurut saya dukungan atas permintaan atau usulan (gubernur Bali) untuk dijadikan sebagai cacatan dan diperjuangkan bukanlah sesuatu hal yang berlebihan dan wajar,” ucap Sudirta.

Sudirta mengatakan, Bali tengah menghadapi situasi sulit. Sehingga, dibutuhkan perlakukan, kekhususan dan aturan atau kebijakan asimetris dan tidak sama rata.

“Sudah saatnya pusat juga semestinya mengakomodir, memberikan kekhususan, keistimewan dalam bentuk kebijakan maupun Undang-Undang APBN untuk Bali. Sehingga dengan demikian akan terasa ada keadilan,” tutur Sudirta.

Menurut Sudirta, dalam situasi sebelum pandemi, pariwisata Bali memberikan pengaruh positif bagi perekonomian di daerah lain.

"Semisal hasil pertanian dari Lombok, Banyuwangi, Jember, batik dari Pekalongan, lukisan dari Jogja bisa dikirim ke Bali. Termasuk tamu dari Bali kemudian terbang ke Wakatobi,” katanya.

Untuk itu, atas usulan dan permintaan agar Bali mendapat kebijakan khusus untuk keadilan fiskal dikatakan Sudirta sangatlah layak.

Sebelumnya, Gubernur Bali meminta agar tim Badan anggaran DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiscal di daerah yang paling terdampak pandemic Covid-19. Usulan Wayan Koster, itu disampaikan berdasarkan situasi sulit yang dihadapi di sektor perekonomian Bali.

Baca juga: Legislator Wayan Sudirta Tinjau dan Salurkan Bantuan Korban Gempa Bali

Koster menerangkan, hampir 54 persen lebih produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Bali bertumpu pada sektor pariwisata. Sedangkan akibat dampak pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan mobilitas diakuinya  telah membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian Bali.

“Pariwisata terhenti total sehingga hotel dan restoran di Bali sepi. Pasar oleh-oleh sepi dan perekonomian Bali tidak bergerak,” ucap Koster saat menerima kunjungan Tim Banggar DPR RI di Denpasar, Kamis (25/11/2021).

Koster menambahkan, beratnya beban fisclkal akibat keterpurukan pariwisata sangat dirasakan khususnya bagi kabupaten/kota di Bali yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya bergantung pada pajak hotel dan restoran (PHR), seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Akibat pandemi, tiga daerah ini, imbuh Koster kesulitan menjalankan program pembangunan dan hanya mengandalkan atau bergantung pada dana pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil dan insentif. Namun sejumlah dana pusat itu diakui tidak cukup akibat beratnya tekanan fiskal.