Tribun

KPK Dukung Pemkab Manggarai Barat Tertibkan Aset Bermasalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) menertibkan sejumlah aset bermasalah di kaw

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
KPK Dukung Pemkab Manggarai Barat Tertibkan Aset Bermasalah
Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) menertibkan sejumlah aset bermasalah di kawasan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat (Mabar) menertibkan sejumlah aset bermasalah di kawasan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

Kegiatan dilakukan selama dua hari, Selasa-Rabu, 7-8 Desember 2021 setelah peringatan hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Penertiban dilakukan terhadap sejumlah aset bermasalah dan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan, di antaranya terkait pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai dan tunggakan pajak daerah. 

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango turut serta secara langsung dalam kunjungan lapangan menjelaskan bahwa kehadiran KPK dalam rangka penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui delapan area intervensi. 

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi dua dari delapan area intervensi, yaitu terkait manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. 

“Kita dari tadi ke hotel dan restoran itu semua dalam rangka program optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah dan penertiban aset, seperti yang kita lakukan sekarang,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Program pengelolaan aset pemerintah daerah, urai Nawawi, adalah untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi. 

Baca juga: KPK Selisik Duit Rp 1,5 Miliar dari OTT Dodi Reza Alex Noerdin Lewat Sang Ibunda

KPK, katanya, mendapati persoalan terkait pengelolaan aset membuka peluang terjadinya kerugian negara atau daerah, yang disebabkan salah satunya karena aset yang tidak memiliki legalitas sehingga kerap menjadi obyek sengketa dan berpotensi beralih kepemilikan.

Selain itu, KPK juga menemukan potensi terjadinya kebocoran penerimaan negara atau daerah karena kewajiban pajak yang tidak ditunaikan oleh pelaku usaha. 

Sementara Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendata dan sedang melakukan pengawasan terhadap sejumlah aset dan properti yang dibangun tidak sesuai pengajuan izin dan melanggar ketentuan peraturan terkait serta melanggar kewajiban pajak. 

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas