Jateng Prioritaskan Anggaran APBD 2022 untuk Pemulihan Ekonomi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah secara normal mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. Berapa alokasinya?
Editor: cecep burdansyah
"Saya harap pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa sekitar angka 5 persen," pungkasnya.
Tingkatkan kualitas hidup
Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Hamid mengatakan peningkatan kualitas hidup masyarakat juga harus diprioritaskan dalam pemanfaatan anggaran APBD 2022. Tetapi tetap harus sesuai dengan RPJMD dan perspektif pandemi dalam menyusun program kerja.
"APBD 2022 harus bisa mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Paling simple Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jateng, setelah Covid ini kita merosot harus ditingkatkan kembali. Dari segi pendidikan tidak hanya fokus pada penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) semata, tapi juga soal skema, kurikulum, penyelenggara hingga sarana prasarana penunjangnya," ujarnya.
Menurut Abdul, alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemprov Jateng untuk OPD yang ada di bawah pengawasan Komisi E yakni sekitar 15 hingga 20 persen. Yang mencakup ketenagakerjaan, pelatihan, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
"Secara framing, efek dari pemanfaatan anggaran yang tepat dan efisien yakni kembalinya pertumbuhan ekonomi di titik nol hingga plus. Apalagi dalam kondisi new normal seperti ini, syukur bisa plus hingga 4 persen. Maka untuk menormalkan itu kembali, Pemprov harus fokus pada pemulihan kesehatan dahulu," tuturnya.
Ketika kesehatan masyarakat sudah mulai membaik, maka anggaran bisa difokuskan pada sasaran yang sudah tertuang dalam RPJMD. Termasuk di antaranya pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pembangunan sekolah, termasuk fasilitas sekolah.
"Selama pandemi ini pemanfaatan anggaran APBD hanya cukup untuk pembangunan gedungnya saja. Belum sampai pada sarana dan prasarana sekolah. Di tahun 2022 saya harap itu bisa dioptimalkan, sehingga sekolah bisa menjadi tempat belajar yang maksimal," tegasnya.
Hingga saat ini, menurut kacamata Abdul, anggaran pemerintah untuk pendidikan hanya terfokus pada belanja operasional saja. Belum ke arah pembangunan fisik dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai.
"Kita masih lemah dari sisi sarpras. Maka ini perlu dievaluasi. Sebab, selama ini anggaran banyak digunakan untuk operasional," ucapnya. (afn/eyf/rez)
