Atas Nama Kemanusiaan, Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Atas nama kemanusiaan, Pemerintah Indonesia memutuskan akan menampung pengungsi Rohingya yang saat ini terapung-apung di atas sebuah kapal di lautan dekat Kabupaten Bireuen, Aceh pada Rabu (29/12/2021).

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam selaku Ketua Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (PPLN) Pusat Irjen Pol Armed Wijaya mengatakan keputusan tersebut dibuat setelah mempertimbangkan kondisi darurat yang dialami pengungsi di atas kapal tersebut. 

"Dari pengamatan yang dilakukan, penumpang kapal tersebut didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Jumlah pasti dari pengungsi tersebut baru akan diketahui setelah pendataan lebih lanjut," kata Armed dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Rabu (29/12/2021).

Kapal pengungsi tersebut, kata Armed, saat ini sedang berada sekitar 50 mil laut lepas pantai Bireuen dan akan ditarik ke daratan.

Baca juga: Boat Diduga Membawa Imigran Rohingya Terpantau di Perairan Laut Selat Malaka Kawasan Bireuen Aceh

Pemerintah, kata dia, akan segera melakukan koordinasi dan penanganan pengungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. 

Mengingat situasi pandemi, kata Armed, keseluruhan pengungsi akan menjalani screening kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pendataan dan pelaksanaan protokol kesehatan bagi para pengungsi. 

"Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Kemenko Polhukam akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar pengungsi mendapatkan penampungan, logistik dan akses kesehatan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) menyerukan untuk segera dilakukan penyelamatan terhadap kapal yang membawa kelompok pengungsi Rohingya yang sedang kesulitan di perairan Bireuen, Aceh, Indonesia.

Dalam siaran pers hari Selasa (28/12/2021), UNHCR mengatakan kapal tersebut pertama kali terlihat di perairan Bireuen pada tanggal 26 Desember 2021.

Berdasarkan foto dan laporan dari nelayan setempat, mayoritas penumpang dari kapal yang kondisinya sangat padat dan tidak layak berlayar itu adalah wanita dan anak-anak.

Kapal yang dilaporkan mengalami kebocoran dan kerusakan mesin ini terombang-ambing di laut terbuka di tengah cuaca yang buruk dan dapat berisiko tenggelam.

“UNHCR sangat mengkhawatirkan keselamatan dan nyawa para pengungsi yang berada di kapal,” tulis pernyataan itu.

Untuk mencegah kehilangan nyawa, UNHCR mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengizinkan kapal tersebut menepi dengan selamat.

Surat itu menyinggung peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang perlindungan pengungsi mencakup provisi bagi Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan pengungsi di kapal yang mengalami kesulitan di dekat Indonesia dan untuk membantu mereka berlabuh.

Baca juga: UNHCR Minta Pemerintah Indonesia Izinkan Kapal Pengungsi Rohingya Berlabuh di Aceh

“Provisi ini telah diimplementasikan sebelumnya pada tahun 2018, 2020 dan yang terakhir pada bulan Juni 2021, ketika 81 orang pengungsi Rohingya diselamatkan dari perairan in Aceh Timur,” lanjut pernyataan UNHCR.

Menurut UNHCR, selama bertahun-tahun, Indonesia telah menjadi teladan bagi negara lain di kawasan yang sama dalam hal memberikan perindungan pengungsi.

Untuk itu, UNHCR berharap untuk melihat semangat kemanusiaan yang sama lagi hari ini di Aceh.