Setelah ditelusuri oleh pihak kepolisian, terbongkar bangunan tersebut tak miliki izin.

"Setelah ditelusuri, bangunan tersebut telah dibuat sejak tahun 2012 atas inisiatif Bupati Langkat tersebut."

"Dan bangunan tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur oleh undang-undang," kata Ramadhan dikutip dari Kompas TV, Selasa (25/1/2022).

Berdasarkan keterangan dari penjaga, bangunan tersebut merupakan tempat penampungan orang-orang yang kecanduan narkoba dan pelaku kenakalan remaja.

Baca juga: Soroti Kasus Korupsi Daerah, Mendagri Gelar Raker Bersama Ketua KPK dan Sejumlah Pihak

Mereka sengaja diserahkan oleh pihak keluarganya agar mendapatkan pembinaan.

Menurut informasi yang diberikan penjaga, penyerahan para penghuni tersebut disertai surat pernyataan dari pihak keluarga.

Mereka lantas ditempatkan di bangunan tersebut untuk kemudian dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati Langkat.

"Jumlah warga binaan yang semula berjumlah 48 orang, dan dengan hasil pengecekan (ditemukan) 30 orang."

"Sebagian sudah dipulangkan dan dijemput keluarganya."

"Mereka dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati dengan maksud untuk membekali warga binaan keahlian yang berguna bagi mereka, ketika nantinya keluar dari tempat pembinaan," kata Ramadhan.

Baca juga: KPK Selisik Setoran Uang ke Bupati Terbit dari Pengaturan Proyek di Pemkab Langkat

Sehingga, kata Ramadhan, mereka tidak diberikan upah seperti  layaknya orang bekerja.

Kendati demikian, pihaknya akan terus melakukan penelusuran mendalam terkait dengan kasus ini.

Disebut Hanya Dalih

Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, turut menanggapi soal adanya penjara manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin.