TRIBUNNEWS.COM - Konferensi pers (konpers) mengenai pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dilakukan di Mapolres Purworejo pada Rabu (9/2/2022).

Konpers tersebut dihadiri oleh Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen Widi Prasetijono; Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Achmad Luthfi; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah, Dwi Purnama.

Dalam konpers tersebut, Ganjar Pranowo menjelaskan terkait pengukuran lahan yang dilakukan di Desa Wadas kemarin Selasa (8/2/2022).

Dirinya mengungkapkan, pengukuran yang dilakukan berdasarkan keputusan dari masyarakat yang sudah sepakat ketika bertemu dengan Komnas HAM.

"Pada saat pertemuan terakhir dengan Komnas HAM, masyarakat yang sudah sepakat, sekali lagi yang sudah sepakat, ingin segera diukur dan itu awalnya," kata Ganjar.

Baca juga: Konflik di Desa Wadas: Ganjar Pranowo Minta Maaf, Kapolda Janji Lepaskan Warga yang Ditangkap

Baca juga: Isu Orang Hilang Saat Pengukuran Tanah Desa Wadas Purworejo, Ini Penjelasan Polda Jateng

Setelah adanya kesepakatan tersebut, Ganjar mengungkapkan pihaknya melakukan komunikasi terhadap beberapa pihak di Desa Wadas.

"Pada saat itulah kemudian, kita mencoba untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, tokoh agama yang ada di Wadas untuk kita mau masuk melakukan pengukuran," imbuhnya.

Mengenai masyarakat yang tidak sepakat, menurut Ganjar, pihaknya tidak akan memaksa mereka.

"Kami tidak akan masuk kepada mereka yang belum sepakat untuk menghormati mereka dengan sikapnya. Itulah kami sangat hati-hati." jelas Ganjar.

Selain penjelasan terkait alasan dilakukannya pengukuran lahan, Ganjar juga mengungkapkan mengenai pemberian ganti rugi kepada warga yang terdampak.

"Status per November 2021, progres pembayaran sudah 57,17 persen. Ini nilainya Rp 689 miliar dan terdapat 1.167 bidang (tanah) dalam proses pengajuan pembayaran."

"Jika ini terbayar maka proses pembayaran akan menjadi 72,3 persen lalu sisanya adal 27,7 persen yang belum mendapatkan pembayaran atau penggantian," ungkapnya.

Dikutip dari Kompas TV, ratusan aparat kepolisian mendampingi tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran lahan untuk pembebasan pembangunan proyek Bendungan Bener d Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Baca juga: PROFIL Bendungan Bener, Proyek Strategis Nasional yang Ditolak Warga Desa Wadas

Mengenai luas tanah yang akan dibebaskan mencapai 124 hektar.

Pendampingan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari Kepala Kanwil BPN Jateng kepada Kapolda Jateng pada Senin (7/2/2022).

Hal tersebut dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Iqbal Alqudusy.

"Kepala BPN menyatakan kepada Kapolda bahwa Proyek Pembangunan Waduk Bener tercantum dalam Perpres No 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional."

"Untuk itu Polda Jateng dan stakeholder terkait diminta membantu," kata Iqbal.

Lalu saat dilakukan pengukuran lahan, diketahui ada 23 warga yang ditangkap.

Menurut Iqbal, warga yang diamankan tersebut adalah warga Desa Wadas yang kontra dengan rencana pembangunan proyek Bendungan Bener.

Baca juga: Polemik Pembangunan Waduk di Desa Wadas: Sejumlah Warga Ditangkap, Tuai Kecaman Sejumlah Pihak

Ia juga menambahkan adanya ketegangan dan adu mulut yang juga disertai pengancaman oleh warga yang kontra terhadap warga yang pro.

"Adu mulut dan ancaman kepada warga yang pro, lalu aparat mengamankan warga yang membawa senjata tajam dan parang ke Polsek Bener," jelas Iqbal.

Lalu mengenai pendampingan yang dilakukan oleh aparat keamanan, Iqbal menegaskan dilakukan dengan sifat humanis.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas TV/Baitur Rohman)

Artikel lain terkait Pembangunan Waduk di Purworejo