TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG- Pemerintah membantah bahwa dana Jaminan Hari Tua dipakai untuk membiaya proyek kereta cepat dan proyek ibu kota baru.

Bantahan itu disampaikan Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi dan Pejabat Pengganti Sementara (Pps) deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Dian Agung Senoaji.

"Tidak benar. Lebih pastinya bisa dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan," kata Anwar, Sabtu (19/2) siang.

Dian menjelaskan, dana JHT dikelola melalui instrumen investasi, yakni: Deposito 14,71 persen; Surat utang 64,70 persen; Saham 12,81 persen; Reksadana 7,17 persen, dan Investasi langsung 0,61 persen.

Dian membantah JHT dipakai untuk membiayai kereta cepat dan ibu kota baru.

"Pengelolaan investasi highly regulated, hanya boleh ke instrumen seperti di atas," kata Dian.

Menurut Dian, pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Gelombang penolakan kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT) terus bergulir hingga sekarang. Sejumlah serikat buruh di daerah juga terus menyuarakan penolakan kebijakan yang akan diterapkan Maret 2022.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, terang-terangan menyatakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, mengenai JHT menyengsarakan kaum buruh.

Hal itu karena dalam Permenaker mengatur pencairan dana JHT peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya bisa diambil pada usia 56 tahun.

Permenaker tersebut juga juga dianggap tidak sesuai dengan aturan sebelumnya yang diinstruksikan Presiden Jokowi.

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengatakan, Presiden Jokowi pernah menginstruksikan aturan pengambilan JHT untuk buruh yang kena PHK bisa diambil oleh buruh yang bersangkutan ke BPJS Ketenagakerjaan setelah satu bulan dari waktu PHK.

"Namun sekarang buruh harus menunggu bertahun-tahun untuk melakukan klaim JHT. Misalnya buruh yang di PHK saat berusia 30 tahun, JHT baru bisa diambil setelah menunggu 26 tahun, ketika usianya sudah mencapai 56 tahun," paparnya, Minggu (20/2/22).

Dilanjutkannya, buruh tidak bisa menunggu bertahun-tahun karena buruh yang kena PHK sudah tidak memiliki pendapatan.