Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia pernah beberapa kali melakukan pemindahan ibu kota negara di masa awal kemerdekaan. Diantaranya dari Jakarta ke Yogyakarta, ke Bukittinggi (Sumatera Barat), dan kemudian kembali ke Jakarta lagi. 

Inisiatif memindahkan ibu kota negara saat itu lebih didorong oleh situasi politik dan keamanan pada waktu itu. Perpindahan Ibu Kota juga telah diwacanakan pada pemerintahan Soekarno dan Soeharto.

Presiden Soekarno merencanakan pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya Kalimantan Tengah, sementara Presiden Soeharto menginginkan di Jonggol-Jawa Barat. 

Kini, setelah lebih dari 60 tahun ibu kota di DKI Jakarta mengharuskan kita untuk melakukan pemindahan kembali. 

Jika dulu dilakukan dengan motif politik, namun kali ini dilakukan dengan banyak pertimbangan dengan harapan terjadi peningkatan perkembangan masyarakat secara keseluruhan baik pada bidang politik, sosial, sumber daya manusia, serta ekonomi. 

Dengan berbagai pertimbangan yang matang, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) dipilih sebagai Ibu Kota baru menggantikan DKI Jakarta pada tahun 2024. 

Baca juga: Polri Bakal Awasi WAG Anggotanya Seusai Disoroti Presiden Jokowi Karena Tolak IKN

Kepastian perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kutai Kartanegara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selanjutnya, pengaturan IKN mengacu pada UU tersebut, termasuk menegaskan status IKN serta mengatur tentang pemimpin IKN. 

Menurut Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal Pol. Prof Dr Budi Gunawan SH MSi, setidaknya terdapat dua pertimbangan utama mengapa Kutai kartanegara dipilih sebagai Ibu Kota baru, yaitu alasan geografis dan pemerataan pembangunan. 

Budi mengatakan, secara geografis Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur dan berada di jalur khatulistiwa.

Disamping itu, Kalimantan Timur juga memiliki wilayah yang luas untuk dikembangkan menjadi Ibu Kota modern dan profesional. Selain itu, Kalimantan Timur juga tidak berada di lempengan gempa sehingga jarang terjadi bencana. 

“Posisi Kalimantan Timur juga diharapkan memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara maritim. Dengan begitu dapat mendukung perkembangan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan” ujarnya dalam keterangan pers tertulis, Selasa (2/3/2022). 

Alasan lainnya adalah seperti yang dikemukakan Presiden RI Joko Widodo, bahwa penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa ditempati oleh 56 persen penduduk Indonesia, atau sebanyak 156 juta penduduk mendiami wilayah Pulau Jawa. 

Kondisi ini selain manjadi beban bagi Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta dan Jabodetabek, juga pembangunan dan roda perekonomian akan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya penduduk di luar Pulau Jawa akan lambat tersentuh pembangunan.