TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Arif Sambodo menuturkan, Kabupaten Pemalang merupakan satu dari lima kabupaten prioritas pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Jawa Tengah.

PKE fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu seperti rumah layak huni, sarana air bersih, kesediaan listrik, hingga sanitasi.

Salah satu dari program tersebut yakni Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH), dimana sebanyak 10 rumah keluarga tidak mampu yang berada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah direnovasi.

"Kami pun berkoordinasi dengan berbagai perusahaan yang ada di Jateng agar mau turun tangan di program ini. Salah satunya ialah PT Djarum yang bersedia berpartisipasi dalam kegiatan Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Pemalang," kata Arif dalam siaran pers, Kamis (17/3/2022).

Menurut Arif, keikutsertaan pelaku usaha seperti ini sangat dibutuhkan karena pada dasarnya program PKE ini tidak bisa dibiayai secara keseluruhan oleh APBD Pemprov Jateng.

Program kolaboratif bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah ini merupakan bentuk nyata atas program Penanggulangan Kemiskinan Esktrem (PKE) yang digagas Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 2021 dan dijalankan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Pengungsi Erupsi Gunung Semeru Sudah Tinggal di Hunian Tetap Sebelum Lebaran

Deputi GM Corporate Communications PT Djarum Achmad Budiharto mengatakan, keikutsertaan PT Djarum dalam menyukseskan program RSLH merupakan komitmen mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan menaikkan taraf hidup masyarakat.

Pasalnya, rumah yang layak huni merupakan aspek penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

"Sebagai tempat bernaung, rumah harus bisa memberikan kenyamanan dan kesehatan agar kualitas hidup orang yang tinggal didalamnya bisa semakin baik. Dengan kualitas hidup yang baik itu, para penghuninya kemudian dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan membuahkan perbaikan ekonomi bagi keluarga tersebut," tutur Budiharto.

Demi mewujudkan hal tersebut, PT Djarum mengucurkan anggaran sebesar Rp 400 juta guna membiayai renovasi 10 rumah keluarga kurang mampu dengan masing-masing bantuan renovasi untuk setiap rumah berkisar dari Rp 35 juta hingga Rp 42 juta.

Angka ini lebih besar dua kali lipat dari rekomendasi anggaran pemerintah.

Meningkatnya nominal bantuan pada setiap rumah bertujuan agar tidak memberatkan penerima bantuan, mengingat kondisi ekonomi mereka yang terbatas.

Dengan demikian, pemilik rumah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk proses pembangunan.

Bedah rumah ini juga dioptimalkan agar bangunan tidak hanya layak huni tapi juga kokoh dan elok. Misalnya, untuk lantai dari yang semula tanah kini menggunakan keramik.

Kemudian, untuk atap, dipasangkan plafon agar menghalau udara panas dari genting.