"Kita tidak bisa sembarangan melakukan kerja sama. Kita harus berhati-hati karena kerja sama ini memerlukan komitmen di antara para pemangku kepentingan," jelasnya.

"Apabila suatu pihak mangkir, itu akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak lainnya," imbuh dia.

Selain itu, ada pula persyaratan lainnya yang mesti dipenuhi.

Baca juga: VIRAL Pedagang di Lampung Barat Buang 1.500 Kilogram Tomat, Ini Fakta-Faktanya

"Misalnya, berapa tingkat residu yang ada di tanaman kita apakah sudah memenuhi standar dari perusahaan atau belum," kata Nata.

Maka dari itu, sebelum membentuk jalinan kerja sama dengan suatu perusahaan, pihaknya ingin membahas dan memelajari lebih lanjut mengenai konsep kerja sama yang akan diusung.

"Maka dari itu kita sedang mencoba untuk menjajaki dan kita bahas perihal persyaratan itu," terangnya.

"Bahkan kalau perlu saya bawa petani saya. Kan mereka itu sebagai pelakunya," sambung Nata.

Nata meneruskan, agar para petani mengetahui, hasil panen tomat mereka masuk atau tidak dalam standar perusahaan.

Sebenarnya, berkenaan dengan anjloknya harga tomat, Dinas TPH Lampung Barat bukanlah instansi yang membidanginya.

"Fungsi dari Dinas TPH Lampung Barat sendiri bagaimana caranya agar petani bisa memproduksi hasil pertaniannya dengan baik. Soal penjualan atau pemasaran, itu tugas dinas lain," jelas Nata.

"Tapi kalau dalam bidang pertanian tidak ada hasil, itu baru murni kesalahan kami selaku jajaran Dinas TPH Lampung Barat," sambungnya.

Dari kasus tersebut, ia berharap, jangan hanya mengandalkan pemerintah dalam mencari solusi.

Akan tetapi, harus ada sinergi dari berbaga pihak untuk menemukan solusinya.

"Saya berharap, petani kita bisa menjadi peneliti dan pengusaha di kebunnya sendiri," harap Nata.