TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menerima kunjungan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Kamis (28/4/2022). 

Dalam pertemuan tersebut Mahfud menyampaikan pemerintah akan mempercepat proses pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOP) di Papua. 

"Karteker sedang dipikirkan, yang penting diundangkan dulu dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti baru Presiden pembentukannya dengan Perpres, itu lebih gampang sudah kita siapkan," kata Mahfud dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI pada Kamis (28/4/2022).

Baca juga: TNI AL Lakukan Evaluasi Atas Gugurnya 3 Prajurit Korps Marinir di Papua

Baca juga: Ditinggal Suami Merantau ke Papua, Wanita Asal Pati Buang Bayi Hasil Hubungan Gelap di Kandang Sapi

Mahfud menjelaskan akan segera menindaklanjuti semua masukan yang diterima dari DPN Pemuda Adat Papua dan menyampaikannya kepada Presiden. 

"Semua saya akan sampaikan ke Presiden, lalu kita akan mempercepat. Saya ucapan terimakasih selamat jalan, salam untuk saudara saya di Papua," kata Mahfud.

Kehadiran perwakilan Pemuda Adat Papua tersebut adalah untuk memberi dukungan dan meminta proses pemekaran Papua di tiga wilayah yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan dipercepat. 

Hal tersebut ditegaskan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Pemuda Adat Papua Jan Christian Arebo. 

"Kami mendukung penuh pemerintah pusat dengan hadirnya Daerah Otonomi Baru (DOB, red) di Papua ini untuk mensejahterakan rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di tanah Papua. Untuk itu, kami mengharapkan kepada Bapak Presiden untuk segera mempercepat DOB di tanah Papua guna menciptakan situasi Papua yang aman, damai, dan kondusif juga membawa kesejahteraan kepada masyarakat Papua," kata dia.

Baca juga: MAKI Sebut Pernyataan Mahfud MD Prematur, Terkait Kepemimpinan KPK Sekarang dengan Sebelumnya

Baca juga: Mahfud MD Bantah Hoaks yang Menudingnya Sebut Pemerintahan Jokowi Gagal dan Lemah

Jan meyakini pemekaran Papua akan membawa dampak positif bagi masyarakat Papua dan mempercepat pembangunan di Tanah Cendrawasih tersebut. 

Jan juga mengatakan sebagaian besar rakyat Papua setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

"Tidak semua orang Papua minta merdeka, tidak semua orang Papua minta referendum, saya adalah warga negara Indonesia yang setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan NKRI harga mati," tegas Jan. 

Dalam kesempatan yang sama, Pendeta Catto Y Mauri juga menegaskan dukungannya terhadap pemekaran tiga wilayah di Papua. 

Selain itu, Catto juga menegaskan NKRI adalah pemberian anugerah Tuhan untuk rakyat Papua. 

Baca juga: Kelompok Pro dan Kontra Pemekaran Makin Mencuat, Senator Filep Apresiasi Langkah MRP

"Sebagai seorang hamba Tuhan, Saya ingin katakan satu statemen yang saya bisa bilang dan tidak terbantahkan. Papua di dalam NKRI itu anugrah Tuhan. Itu kita syukuri," kata Catto.

Hadir dalam pertemuan mewakili Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua lainnya yaitu Hironimus Taime (Waketum DPN PAP), Daud Rumaropen (Dewas DPN PAP), Julles Ongge,  (Dewas PAP), Willem Frans Ansanay (Dewas PAP).

Sementara itu dari Kemenko Polhukam hadir di antaranya Sesmenko Polhukam, seluruh Deputi dan beberapa staf Menko Polhukam.