Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Dukung Percepatan Pelaksanaan DOB di Papua  

Bagi Aliansi Pemerhati Papua Bangkit, pemekaran Papua akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli Papua

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Aliansi Pemerhati Papua Bangkit Dukung Percepatan Pelaksanaan DOB di Papua  
ist
Ilustrasi Papua 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Pemerhati Papua Bangkit melakukan aksi damai mendukung pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Tentunya, aksi itu dilakukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

"Kami dari Aliansi Pemerhati Papua Bangkit mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan DOB di Papua," kata Koordinator Aksi, Deksa, Minggu (15/5/2022).

Bagi Aliansi Pemerhati Papua Bangkit, pemekaran Papua akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Asli Papua.

"Papua adalah bagian dari integrasi wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka proses pemerataan  pembangunan di Papua menjadi proritas percepatan pembangunan pemerintah pusat untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat Papua," ucap Deksa.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, DOB merupakan solusi untuk menjawab tuntutan masyarakat Papua, baik dari aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Baca juga: KKB Bakar Perumahan Guru SMA di Ilaga Papua, Aparat Keamanan di Kabupaten Puncak Siaga

Berita Rekomendasi

Tentu, dengan harapan solusi semua itu bisa dinikmati masyarakat Papua secara lebih luas dan merata.

"Keberpihakan negara terhadap pembangunan Papua melalui amanat UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Maka Aliansi Pemerhati Papua Bangkit  mendesak kepada pemerintah pusat agar realisasi pelaksanaan amanat UU No. 2 Tahun 2021 segera dilaksanakan khususnya realisasi DOB," jelasnya.

Bagi Deksa dan kawan-kawan, DOB adalah solusi untuk mempercepat serta pemerataan pembangunan di papua sekaligus mengecam kepada pihak manapun yang menghalangi Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak untuk menikmati kesejahteraan.

"RUU pemekaran telah dibahas di DPR dengan melibatkan elemen  masyarakat serta akademisi, maka tidak ada alasan oleh siapapun yang menuduh pemerintah mengeluarkan kebijakan sepihak," lanjutnya.

Dalam orasinya mereka menyebutkan Papua memiliki wilayah yang luas, maka tidak mungkin hanya dikendalikan oleh satu pemerintahan daerah. 

Masyarakat Asli Papua, ditambahkan juga menginginkan wilayah di Papua untuk dimekarkan, maka dukungan rakyat terhadap agenda pemerintah pusat dan perwakilan di DPR sebagai penjelmaan aspirasi OAP.

"Jangan menjadikan rakyat Papua sebagai perisai kekuasaan oleh segelintir elit Papua untuk menghalangi pemekaran demi kepentingan pribadi, serta mengecam siapapun yang mengalangi kepentingan rakyat papua terhadap pemekaran wilayah serta mengecam tindakan provokasi masyarakat papua," harapnya.

Aliansi Pemerhati Papua Bangkit akan tetap mengawal agenda pemekaran Papua sesuai dengan aspirasi sebagian besar masyarakat Papua.
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas