"Anak saya sering ngurung diri di kamar susah diajak komunikasi dan kalau ada orang asing ketakutan," tutur Yeni.

Yeni berharap kepada pemerintah setempat khususnya Pak Bupati Cianjur agar bisa membantu untuk biaya pengobatan putrinya itu serta bisa mengungkap kasus yang sebenarnya.

"Saya minta tolong bapak bupati cianjur untuk bisa membantu biaya anak saya. Karena saya tidak tahu harus seperti apa," kata Yeni.

Ketua LBH Sunpar Indonesia Rahman Saepuloh, SH mengatakan, kasus yang menimpa Ai binti Entib seorang PMI asal Cianjur ini Pemda Cianjur harus sangat serius.

Pasalnya, sudah dijelaskan dalam Undang -undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Jadi kasus Ai ini kewajiban pemerintah.

Mereka harus hadir dan harus terungkap kasusnya," kata Rahman.

Rahman mengatakan, pemerintah daerah khususnya instansi terkait jangan hanya bisa mendampingi kepulangan saja.

Menurut Rahman, harus menindaklanjuti baik secara kesehatannya dan terlebih haknya. "

Yang namanya hak PMI itu wajib diperjuangkan," katanya.

Ketua DPC Astakira Pembaharuan Cianjur Ali Hildan mengatakan, kasus PMI depresi bukan hanya menimpa kepada Ai Binti Entib bnyak PMI asal Cianjur pulang depresi dengab tangan  hampa, ini kewajiban pemerintah dan terlebih dinas terkait.

"Pemerintah daerah harus hadir dan lebih serius lagi dalam hal Pelindungan bagi PMI. Mereka bukan lagi Pemberangkatan legal atau ilegal tapi  dia adalah warga Cianjur," katanya.

Sejauh ini, banyak PMI asal Cianjur pulang tanpa membawa hak dan dalam kondisi depresi.

Hal demikian, lanjut pemerhati migran itu, pemerintah daerah harus betul -betul serius dalam penanganan dan layanan informasi khususnya masalah isu migran.

"Jadi Pemda tidak hanya cukup mendapingi kepulangan saja. Tanpa melihat kesehatannya dan haknya, terlebih kasus Ai harus diungkap," kata Ali.(fam)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 11 Tahun Bekerja di Arab Saudi, TKW Asal Cianjur Pulang dalam Kondisi Depresi dan Tak Bawa Gaji