TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara Denpasar membuka layanan kanker terpadu untuk masyarakat, Selasa (31/5).

Layanan terpadu kanker ini yang membedakan pada tempat lain adalah pada layanan kedokteran nuklir.

"Layanannya yang ada di Bali satu-satunya adalah kedokteran nuklir. Ada tiga layanan nantinya yakni kemoterapi, radioterapi dan kedokteran nuklir. Perbedaannya pada kedokteran nuklir," kata Direktur Umum (Dirut) RSUD Bali Mandara dr Ketut Suarjaya, Selasa.

Layanan dokter nuklir tersebut diperkirakan dapat digunakan pada akhir 2022 atau awal 2023. Saat ini pihaknya masih dalam proses pengadaan fasilitas untuk kedokteran nuklir.

Kedokteran nuklir dapat digunakan pada beberapa kasus-kasus kanker.

"Penggunaan kedokteran nuklir untuk pasien-pasien kanker tertentu, seperti tiroid, kelenjar gondok dan beberapa kanker lainnya," imbuhnya.

Suarjaya juga memaparkan jumlah pengidap kanker di Bali yang setiap tahunnya meningkat. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) jumlah penderita kanker setiap tahunnya 2,27 per mil atau dari 1.000 penduduk.

Sebelumnya, layanan kanker terpadu ini sudah tersedia di RSUP Sanglah Denpasar. Namun antrean layanan radiologi di RSUP Sanglah cenderung lama, bahkan hingga 8 bulan.

Maka dari itu RSUD Bali Mandara membuka layanan ini untuk membantu antrean pasien kanker di RSUP Sanglah.

"Paling banyak di Bali adalah pengidap kanker payudara. Maka dari itu wanita lebih rentan. Hindari kanker dengan pola hidup sehat. Seperti melakukan pengecekan kesehatan teratur, jangan merokok, rajin berolahraga, kemudian diet dengan gizi yang baik dan seimbang serta kendalikan stres. Pemeriksaan awal sangat penting untuk menentukan kanker," tandasnya.

Untuk penggunaan layanan BPJS di layanan kanker terpadu RSUD Bali Mandara sedang dalam proses dan diperkirakan minggu depan dapat terpakai.

Layanan kanker ini dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Koster mengatakan, untuk mempermudah layanan kesehatan pada masyarakat telah tersedia aplikasi SIK-KBS.

Nantinya pada aplikasi tersebut masyarakat dapat melihat berbagai macam informasi dari fasilitas kesehatan (faskes) yang terdekat dari tempat tinggalnya.

"Layanan tersebut merupakan layanan yang terintergrasi secara online sudah ada aplikasinya untuk layanan kesehatan. Intinya berisi informasi tentang kesehatan, faskes seperti rumah sakit dan bisa daftar untuk berobat. Jadi harus kita integrasikan seluruhnya dengan sistem integrasi sehingga orang-orang dengan mudah mengakses dan mencari informasi terkait seluruh layanan kesehatan," katanya.

Sementara itu, Faskes, seperti RS di Bali masih banyak yang belum terakreditasi. Proses akreditasi tersebut sempat terkendala pandemi Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom mengatakan, dari 72 RS, 65 RS sudah terakreditasi dan sisanya 7 RS belum terakreditasi.

"Rumah sakit belum paripurna di Bali. Intinya 65 rumah sakit sudah terakreditasi dan hanya 7 yang belum terakreditasi karena saat melakukan akreditasi kami terkendala pandemi karena itu yang belum terakreditasi adalah rumah sakit baru," katanya, Selasa.

Selama pandemi Covid-19, kegiatan akreditasi sempat dihentikan oleh Kemenkes. Lalu pada 2023, semua RS, baik milik swasta maupun negeri, ditargetkan harus sudah terakreditasi.

"Saya harap kenapa penting karena Bali adalah tujuan pariwsata sehingga semua fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sektor atau hal yang utama. Kami berharap LAM KPRS (Lembaga Akreditasi Mutu-Keselamatan Pasien Rumah Sakit) yang telah hadir dapat membantu 72 rumah sakit yang ada di Bali," tambahnya.

Dan semoga nantinya proses akreditasi dapat terlaksana tepat waktu. Untuk RS meraih akreditasi memang tidak mudah. Hal tersebut karena membutuhkan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang mumpuni agar kualitas pelayanan medis di Bali semakin baik.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan akan menargetkan seluruh RS di Bali, baik swasta maupun pemerintah, agar memiliki akreditasi paling kecil B.

"Untuk Rumah Sakit Provinsi atau Kabupaten/Kota targetnya semua akreditasinya B harus gitu minimumnya. RSUD Bali Mandara dan Mata sudah akreditasi A, RSJ Bangli juga akreditasinya sudah A. Bali ini harus menjadi sejarah layanan kesehatan yang bagus dan juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berkualitas selain nakes yang bagus," tutupnya. (sar)

Baca juga: Okupansi Hotel di Bali Naik 11 Kali Lipat