TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN- Ferry Agus Setyawan akhirnya menerima SK sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dia diterima menjadi PPPK pada formasi tahap 1 tahun 2021.

Pria yang kini berusia 49 tahun itu, awalnya adalah seorang guru honorer pada 2008.

Dia mengajar mata pelajaran PPKN di SMAN 12 Kota Tangerang Selatan.

Sebelum menjadi guru, dia bekerja sebagai pengacara. Namun, profesi itu rela ditinggalkan karena menjadi guru adalah cita-citanya.

Baca juga: Pemprov Banten Berusaha Cari Jalan Keluar Terkait Penghapusan Tenaga Honorer

Pada usia 35 tahun, dia mengajar di sekolah. Dia menerima bayaran Rp 250 ribu per bulan yang
dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

Ferry mengaku sudah lima kali berjuang mengikuti program pemerintah untuk seleksi CPNS, namun berlum berhasil.

"Berjuang ikut program pemerintah, tahun 2008 jadi guru usia 35 tahun, sebelumnya saya seorang pengacara, jadi guru karena senang di dunia pendidikan," ujarnya pada TribunBanten.com saat ditemui di Lapangan Sekretariat Provinsi Banten, Senin (13/6/2022).

Untuk menambah penghasilannya, Ferry juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Grafika (STIG) di Lebak Bulus.

Baca juga: 8.000 Tenaga Honorer di Kabupaten Jeneponto Terancam Jadi Pengangguran

Sudah sekitar 14 tahun, dia mengajar peserta didik.

Ke depan Ferry berharap agar pemerintah Provinsi Banten memberikan kejelasan terkait Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dan SK penandatanganan perjanjian yang ditandatangi menggunakan materai yang belum jelas.

"Harapan ke depan minta kejelasan bagaimana penghitungan TMT dan SK berlaku perbulan apa itu belum jelas, itu hanya pemberian SK Gubernur belum SK penandatanganan perjanjian kerja pakai matrai belum," terangnya.

Hal itu masih dijadwalkan lagi, kata Ferry.

"Banten termasuk terbelakang, Jabodetabek sudah semua, sedangkan Banten baru SK dari Provinsi," ungkapnya

Padahal, hal itu berkaitan dengan gaji.

Baca juga: Pemerintah Diingatkan untuk Berhati-hati Terkait Penghapusan Tenaga Honorer

"Itu kaitannya dengan gaji, belum ada kejelasan TMT dihitung per bulan apa, keputusan Presiden per 1 Januari 2022 sudah jelas terkait SK dan TMT, hanya provinsi Banten yang lama, ini aja tadinya mau diundur 1 Juli pemberian SK Gubernur, kami tolak dan akhirnya Juni dibagikan," jelasnya.

"Negara ini butuh guru negeri, tapi seolah tidak butuh, hampir setiap sekolah lebih banyak honorer ketimbang PNS dari 60 guru hanya 15 yang PNS, seolah tidak butuh, saya minta kejelasan pemerintha apapun itu, apalagi penggunaan kurikulum pembelajaran, kalau mau gunakan kurikulum merdeka belajar gunakan, kalau mau sejahterakan honorer sejahterakan, jangan setengah-setengah, kaya PPPK tahap tiga aja belum ada kejelasan," paparnya.

Sementara itu, Pj Gubernu Banten, Almuktabar mengatakan SK Gubernur Banten yang diberikan tersebut dibarengi dengan hak dan kewajiban.

"SK persiapan itu dibarengi hak dan kewajiban dasarnya itu," jelasnya.

Penulis: Mildaniati

Artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul Kisah Guru Honorer di Banten: Rela Tinggalkan Advokat, Hanya Ini yang Didapat Selama Belasan Tahun!