“Pure kita awal September baru bisa start untuk implementasi kurikulum merdeka ini. Tapi itu juga dengan sesuatu yang istilahnya ya kita sambil belajar, sambil melakukan apa yang kurang kita perbaiki.”

Khairul menjelaskan, para kepala sekolah itu mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari loka karya, pendampingan hingga membentuk kelompok kerja (pokja) manajemen operasional yang dilakukan setiap bulannya.

Serangkaian kegiatan itu pun rutin dilakukan para kepala sekolah dalam satu tahun pertama. Tujuannya, untuk memastikan inplementasi Program Sekolah Penggerak di masing-masing sekolah.

“Ini sesuatu yng sangat menarik bagi kami karena program pengembangannya disertai dengan pembinaan yang rutin,” kata Kahirul.

Baca juga: Implementasi Program Guru Penggerak di SMP 1 Banjarmasin Direspon Positif

Lebih lanjut ia menyambut baik Program Sekolah Bergerak yang digagas Kemendikbudristek. Menurut dia, program ini bisa diterapkan di semua sekolah di seluruh Indonesia, asalkan punya komitmen untuk memajukan pendidikan.

“Mau sekolah pinggiran, mau sekolah di tengah kota, mau sekolah yang fasilitas lengkap maupun yang sinyalnya turun-naik, kalau kepala sekolahnya hasil seleksinya berkomitmen memajukan ssekolah dia akan terpilih. Dan ini sangat luar biasa program sekolah bergerak,” tuturnya.

Tercatat hingga 2022, Kemendikbudristek telah merealisasikan 2.500 Sekolah Penggerak di 34 provinsi dan 250 kabupaten/kota.

Adapun Program Sekolah Penggerak ini merupakan katalis untuk mewujudkan pendidikan Indonesia diawali dengan SDM kepala sekolah dan guru yang fokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, sehingga terwujud profil Pelajar Pancasila.

Ada lima intervensi Program Sekolah Penggerak yaitu kerja sama Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak.

Penguatan SDM sekolah melalui pelatihan dan pendampingan intensif dengan pelatih yang disediakan Kemendikbudristek, pembelajaran dengan paradigma baru menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan siswa, dan perencanaan berbasis data hasil refleksi diri satuan pendidikan.