Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNNEWS.COM, KOTA BIMA - Sejak pekan lalu berembus kabar sejumlah pejabat di Pemerintahan Kota Bima diperiksa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sumber TribunLombok.com menyebut, para pejabat yang diperiksa adalah setingkat Kepala Dinas (Kadis) dan pejabat senior.

Pemeriksaan ini disebut-sebut berkaitan dengan penggunaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi banjir bandang Kota Bima tahun 2016 sebesar Rp 166 miliar.

Saat dikonfirmasi terkait kabar ini, Kabag Hukum Setda Kota Bima enggan berkomentar.

Baca juga: KPK Bakal Koordinasi dengan Kemenlu Terkait Upaya Ekstradisi Bupati Mamberamo Tengah

Ia menyarankan agar Tribun menghubungi Dinas Kominfotik karena untuk rilis berita satu pintu.

"Satu pintu di Dinas Kominfotik," jawabnya, Minggu (31/7/2022).

Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima H Mahfud yang juga dimintai konfirmasi terkait hal itu, menjawab tidak tahu.

"Untuk sementara belum ada informasi yang saya dapat. Nanti Senin akan saya koordinasi," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, H Mukhtar yang dikonfirmasi sejak Minggu (31/7/2022) malam, enggan menjawab dan berjanji kepada wartawan untuk bertemu keesokan harinya.

"Besok saja. Saya jam 07.30 itu sudah ada di kantor tidak pernah telat. Di sini (lapangan volly) tidak bisa dengar, ribut," kata Mukhtar.

Namun saat ditemui pada Senin (1/8/2022) pagi, Sekda justru tidak berada di ruangannya.

Dari informasi kegiatan di Pemerintahan Kota Bina, Sekda sempat memimpin apel pagi di halaman kantor Pemkot Bima.

Baca juga: Anggota KPUD Jawa Barat Tetap Aktif Meski Jadi Tersangka Korupsi, Ketua KPU RI Jelaskan Alasannya

Wartawan juga sempat menemui Kalak BPBD Kota Bima Hj Jaenab yang menurut informasi menjadi satu di antara pejabat yang diperiksa.