TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur enggan menanggapi pemberhentian Ketua Umum Suharso Monoarfa.

Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Anshori mengatakan pencopotan Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP adalah ranah DPP.

Baca juga: Pengamat Ungkap Potensi PPP Keluar dari KIB Buntut Suharso Monoarfa Diberhentikan

"Itu merupakan ranah Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PPP," kata Mujahid saat dikonfirmasi dari Surabaya, Senin (5/9/2022).

Menurutnya, kondisi dinamika yang menimpa pucuk pimpinan PPP itu tidak akan terpengaruh pada kerja yang dilakukan pengurus wilayah.

Dinamika yang berujung pencopotan posisi ketum partai berlambang kabah tersebut, diharapkan tak berimbas panjang.

Sebab kata Mujahid, pihaknya sudah trauma pada konflik internal yang justru dapat merugikan.

Sehingga diharapkan dinamika yang terjadi tidak melahirkan konflik berkepanjangan. Disisi lain, PPP Jatim memastikan sebagai pengurus wilayah pihaknya tetap fokus.

"Dinamika yang di Jakarta itu, kami tidak akan terpengaruh kami Insyaallah tetap fokus tahapan kerja," jelasnya.

Baca juga: Diguncang Konflik Internal, PPP Tegaskan Tetap Solid Bersama KIB

Saat ini, pimpinan DPP PPP dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt .

Sebelumnya diberitakan, Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan menjelaskan, pemberhentian Suharso itu dilakukan setelah pimpinan 3 Majelis partai menyikapi terkait ramai dan gaduh soal Suharso secara pribadi dan kalangan simpatisan PPP.

Sehingga pada tgl 30 Agustus 2022 Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa Majelis yakni memberhentikan Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani.

Menurut Usman, pada tanggal 2-3 September berlangsung di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

Hasilnya, menyepakati usulan 3 pimpinan majelis untuk mencopot Suharso dari jabatan Ketum.

Selanjutnya, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP.

Baca juga: Suharso Monoarfa Minta Tak Bawa-bawa Nama Presiden Jokowi di Konflik Internal PPP  

Serta meminta Pengurus Harian DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi jabatan lowong tersebut.

Usman menambahkan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak, tak terkecuali Ketua Majelis Syari’ah KH Mustofa Aqil Siraj.

"Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berazaskan Islam ini," kata Usman dikutip dari Tribunnews.com

Penulis: Yusron Naufal Putra

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Suharso Monoarfa Dicopot dari Jabatan Ketum, PPP Jatim Buka Suara: Dinamika yang Ada di Jakarta