Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Ganjar Tugaskan Tim Pengendali Inflasi Hingga Siapkan Bantuan
Ganjar Pranowo mengatakan Pemprov Jateng menyiapkan anggaran Rp 60 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan sejumlah langkah mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok imbas kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Diketahui, pemerintah pusat menetapkan harga baru untuk BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax.
Harga pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan untuk harga pertamax nonsubsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.
Guna mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, Ganjar telah menugaskan Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID) untuk terjun ke lapangan mengecek bahan kebutuhan pokok.
Sebab dari pantauan yang dilakukannya, sejumlah harga mulai ada kenaikan.
“Ada beberapa bahan komoditi yang naik, kemarin saya cek beras naik, telor naik, bawang merah dan cabai naik turun. Tapi ada beberapa komoditas yang turun seperti tomat dan kentang," kata Ganjar Pranowo di kantornya, Kamis (8/9/2022).
Untuk lebih memastikan harga kebutuhan pokok, pihaknya pun terus memperhatikan ketersediaan pasokan.
"TPID saya minta terus update, dan saya minta dari sisi hulu memastikan pasokan aman. Kalau memang diperlukan operasi pasar, maka segera lakukan operasi pasar,” lanjut dia.
Baca juga: Massa Aksi Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda Bubarkan Diri
Pemerintah Jawa Tengah pun, menurut Ganjar menyiapkan anggaran Rp 60 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
“Hari ini kita sedang hitung ulang kondisi dari masyarakat yang terkena dampak akibat kenaikan harga BBM. Kemarin kita sudah rapat, kurang lebih ada sekitar Rp 60 miliar anggaran yang sudah kita siapkan untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Ganjar menerangkan, anggaran itu diambil dari anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen dan Anggaran Belanja Tidak Terduga Pemprov Jateng.
Anggaran itu akan digunakan untuk meringankan beban masyarakat, seperti untuk subsidi transportasi, subsidi harga kebutuhan pokok, hingga bantuan sosial.
Baca juga: Demo Tolak Harga BBM Marak, Pangdam Jaya Pastikan Situasi Jakarta Masih Aman dan Kondusif
“Saya minta teman-teman menghitung betul siapa dan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Umpama dari sisi transportasi yang sangat membutuhkan itu angkutan umum kecil, ojek online maupun ojek konvensional, pelaku UMKM, nelayan, petani, pelaku pariwisata dan lainnya. Saya minta semuanya dihitung satu persatu kebutuhannya termasuk alokasi anggarannya,” ucapnya.
Bantuan-bantuan yang disiapkan diantaranya; bantuan sosial sebesar Rp 8,7 miliar kepada 11.667 penerima Kartu Jateng Sejahtera, premi asuransi nelayan bagi 10.000 orang, subsidi tarif pada Trans Jateng sebesar Rp17,9 miliar, subsidi biaya operasional melaut sebesar Rp4,7 miliar untuk 14.375 nelayan kecil, bantuan bahan baku untuk 1.810 industri kecil menengah sebesar Rp 905 juta.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.