TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA- Keluarga korban mutilasi di Mimika, Papua menerima kunjungan  Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Dedy Dwi Cahyadi dan Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, Jumat (9/9/2022).

Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban sempat menyampaikan tuntutan mereka kepada Kapolres dan Dandim Mimika.

Baca juga: Temui Massa, Komnas HAM Tegaskan Sudah Lakukan Investigasi Terkait Kasus Mutilasi di Mimika Papua

"Pihak keluarga berharap kasus ini diusut dengan tuntas," ujar Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra melalui pesan singkat, Sabtu (10/9/2022).

Kedatangan kedua pejabat kepolisian dan TNI tersebut, sambung Gede, dilakukan menjaga hubungan baik antara dua intistusi tersebut dengan masyarakat.

Menurut dia, pihak keluarga korban mutilasi menyambut baik kehadiran dirinya beserta Dandim Mimika dan mau diajak berkomunikasi.

Pihak keluarga memastikan tidak akan ada upaya aksi balasan atas kasus mutilasi yang menimpa keluarga mereka.

"Pihak keluarga mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Kita bersama-sama menjaga stabilitas keamanan tetap kondusif," tutur Gede.

Sedangkan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey mengaku telah menemui keluarga korban pada 3 September 2022.

Baca juga: Keluarga Korban Mutilasi TNI di Mimika Minta Keadilan Pemerintah: Kami Trauma!

Dalam pertemuan tersebut keluarga korban menyampaikan beberapa poin tuntutan kepada Komnas HAM, di antaranya adalah mengenai status para korban.

"Keluarga korban menyatakan bahwa empat orang tersebut warga sipil biasa dan tidak berafiliasi dengan KKB," kata Fritz.

Selain itu, keluarga korban juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus ini untuk diselesaikan dengan mekanisme hukum.

Mereka berharap Komnas HAM mendorong percepatan penyelesaian kasus tersebut.

Baca juga: Advokat HAM Papua Ceritakan Kronologis Kasus Mutilasi 4 Warga Mimika oleh Anggota TNI

Menurut Frits, poin terpenting yang disampaikan pihak keluarga korban adalah mengenai komitmen mereka untuk ikut menjaga situasi keamanan di Mimika tetap kondusif.

"Keluarga juga menyatakan komitmen tidak akan melakukan pembalasan, kita ingat dalam tradisi masyarakat adat ada tradisi pembalasan dan mereka menyatakan tidak akan melakukan pembalasan," tuturnya.