DPC PPP di Jawa Tengah Terbelah Sikapi Pencopotan Suharso Monoarfa: Ada yang Mendukung

TRIBUNNEWS.COM, KUDUS -  DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jawa Tengah beda suara menyikapi pencopotan Ketua DPP PPP Suharso Monoarfa.

Ketua DPC PPP Kudus KH Zainuddin Rusydan sepakat dengan pencopotan Suharso Monoarfa.

Baca juga: PPP Kubu Suharso Surati Kemenkumham, Arsul Sani: Tak Jadi Patokan

Sementara ketua DPC yang lainnya belum bersuara.

Menurut Zainuddin, pencopotan itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Kemarin saya coba ngobrol sama pengurus harian termasuk prediksi saya sendiri itu terkait dengan pencopotan Pak Suharso sudah sesuai AD/ART ya saya mendukung," kata KH Zainuddin, Rabu (7/9/2022).

Pencopotan Suharso sebagai Ketua Umum PPP merupakan buntut dari statemen 'amplop kiai'.

Bagi Zainuddin, statemen tersebut tidak pantas keluar dari seorang ketua umum partai yang salah satu basis suaranya berangkat dari para kiai dan santri.

"Biasanya kalau ada pejabat datang ke pesantren pulangnya ninggali amplop itu sebuah statemen yang tidak harus dilontarkan oleh seorang ketua DPP karena itu banyak melukai para kiai," katanya.

Baca juga: Mardiono Tegaskan Pergantian Pimpinan PPP Tidak Pengaruhi Posisi di KIB, Konsolidasi Terus Berjalan

Untuk PPP di kalangan masyarakat Pantura, kata Zainuddin, basisnya merupakan masyarakat santri.

Misal dari Demak, Jepara, Kudus, Pati, dan Rembang.

Adanya statemen 'amplop kiai' dari Suharso Monoarfa, banyak pula kalangan kiai muda di wilayah tersebut yang menyayangkan

Alih-alih dihubungkan dengan praktik suap-menyuap, bagi Zainuddin itu sudah tidak relevan.

"Teman-teman kiai muda yang sesama saya ini bagaimana pak kiai ada statemen dari pak ketua, ya sudah nanti dievaluasi maksudnya Pak Suharso kayak apa," katanya.

Baca juga: Isu Suharso Dipecat dari Ketua Umum PPP Gegara Tak Mau Jadi Menpan RB, Benarkah?

Di sisi lain, katanya, Suharso merupakan seorang pengusaha.

Kemudian dia juga masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.