Laporan wartawn Tribunnews.com/Hasiolan Eko P

TRIBUNNEWS.COM, PALANGKARAYA - Isu perubahan iklim tampaknya tak hanya menjadi perhatian Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian dunia.

Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi ruan rumah dalam perhelatan KTT G20 di Bali, pada pertengahan November 2022 mendatang.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap program Forest and Other Land Uses (FOLU Net Sink) atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan.

Program ini bertujuan agar tercapainya kondisi carbon net sink di manapenyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya.

"Kami akan terus mendukung kebijakan pemerintah terkait program FoLU Net Sink 2030 soal perubahan iklim. Karena memang, isu ini bukan lagi permasalahan lokal atau nasional, melainkan dunia," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Drs Nuryakin, seusai menghadiri acara workshop FoLU Net Sink 2030, Rabu (14/9/2022).

Ia berharap, masyarakat juga memiliki peran agar program tersebur bisa berjalan sinergis sampai ke lapisan bawah.

"Tentunya, kita berharap peran masyarakat dapat menjaga dan melakukan aksi agar FoLU Net Sink 2030 ini bisa tercapai, artinya memang ini kita lakukan bersama karena untuk masyarakat secara luas," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Direkrorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dr Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, FoLU Net Sink 2030 menjadi jawaban atas tantangan Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam program perubahan iklim.

"Bahkan, PBB juga meminta kepada seluruh dunia agar meningkatkan ambisi soal perubahan iklim," ungkapnya.

Adapun  menurutnya, FoLU Net Sink menjadi strategi Indonesia dalam hal pengurangan emisi, terutama masalah hutan yang memiliki banyak memberikan kontribusi dalam pengurangan emisi.

"Kita ini bersyukur, hutan kita termasuk tiga terbesar di dunia, artinya dengan memanfaatkan potensi hutan saja kita bisa mencapai target penurunan emisi."

Menariknya, di negara-negara maju, banyak yang mengalami kesulitan mereduksi emisinya, karena apa, hutan mereka terbatas," kata Hanif.

Sebagai informasi, sektor kehutanan dan penggunaan lahan disebut-sebut memiliki potensi penyumbang 60 persen dalam penurunan emisi yang ingin dicapai pada 2030 mendatang.

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan target untuk menurunkan emisi Gaz Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri, dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030.