Tribun

Jaga Marwah Peradilan, KPK Ingatkan Para Hakim Jauhi Korupsi

(KPK) mengingatkan para hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Wilayah Gorontalo dalam mengadili perkara menghindarkan perilaku korupsi

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Jaga Marwah Peradilan, KPK Ingatkan Para Hakim Jauhi Korupsi
Ist
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada rapat dengar pendapat (RDP) dalam rangka Kerja Sama Sinergitas dan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kamis (6/10/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Wilayah Gorontalo dalam mengadili perkara untuk menghindarkan diri dari perilaku korupsi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango pada rapat dengar pendapat (RDP) dalam rangka Kerja Sama Sinergitas dan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kamis (6/10/2022).

“Ada potensi suap kepada hakim dalam menangani perkara. Seperti yang menjerat salah satu hakim agung di MA yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” kata Nawawi dalam keterangannya.

Oleh karenanya, Nawawi menuturkan, melalui tugas pencegahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK hendak mengingatkan bahwa hakim harus menjaga integritas dan marwah peradilan dari praktik-praktik korupsi.

“Kegiatan ini bagian dari upaya pencegahan korupsi, agar pengadilan sebagai lembaga ‘ujung’ dari kerja-kerja pemberantasan korupsi, bebas dari korupsi. Maka dari itu, kita ingatkan sejak dini, jangan melakukan korupsi, jaga marwah peradilan yang mulia,” pesan Nawawi.

Lebih lanjut, Nawawi juga menjelaskan bahwa kegiatan KPK di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah dalam rangka koordinasi dengan instansi yang melaksanakan program pemberantasan korupsi dan pelayanan publik.

Baca juga: KPK Limpahkan Perkara Pengadaan Helikopter AW-101 ke Pengadilan Tipikor, Jhon Irfan Siap Disidang

“Pengadilan merupakan institusi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, sekaligus memberantas korupsi. Namun, kami tidak dalam posisi melakukan intervensi perkara, kami menghormati independensi hakim. Kami hanya hendak berkoordinasi terkait langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam upaya mencegah korupsi,” ujar Nawawi.

Untuk itu, Nawawi mengarahkan jajaran hakim di wilayah Gorontalo untuk berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, khususnya Satgas Korsup Wilayah IV dalam memenuhi program pencegahan korupsi yang dilakukan KPK

Seperti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengukuran Monitoring Center for Prevention (MCP), dan lainnya.

“Saya berharap, Korsup KPK menjadi mitra bapak/ibu hakim di Gorontalo jika mengalami kendala memenuhi program pencegahan korupsi KPK,” ujar Nawawi.

Nawawi juga mengapresiasi capaian pelaporan LHKPN Pengadilan Tinggi Gorontalo tahun 2022 yang mencapai 100 persen. 

Namun, Nawawi memberikan catatan kepada beberapa pengadilan yang kepatuhan LHKPN-nya belum optimal, seperti Pengadilan Negeri Gorontalo yang mencapai 89,29 persen, Pengadilan Negeri Marisa 93,75 persen, Pengadilan Negeri Tilamuta 94,44 persen, dan Pengadilan Negeri Limboto 95,24 persen. 

Oleh karenanya, Nawawi mengimbau kepada para hakim untuk melengkapi data LHKPN yang belum lengkap tersebut.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Roki Panjaitan menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada KPK yang telah berkoordinasi dan mengingatkan jajaran hakim Pengadilan di wilayah Gorontalo agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas