"Argumen dalam buku tersebut intinya yaitu pertama, pembangunan infrastruktur adalah bagian penting dalam modernisasi kehidupan masyarakat. Namun demikian, pembangunan harus berpihak kepada golongan masyarakat bawah," ujar Guru Besar FISIP UI itu.

Kemudian, kedua, Digitalisasi adalah barang publik (public goods), harus disediakan merata dan terjangkau.

Informasi bukan semata komoditas komersial yang hanya dapat dijangkau terbatas oleh kelompok ekonomi kuat.

"Ketiga, kepentingan komersial sarana dijital harus diimbangi kapasitas untuk membangun literasi (dalam arti luas), menghindari semata kepentingan leisure (bersenang). Keempat, Dalam konteks Papua, listrik dan jaringan menentukan kualitas jaringan dan Perlu ada Peta Jalan Pemberdayaan Digital Papua," tegasnya.

Selain itu, penulis kedua dalam buku tersebut, Roberthus Yewen mengatakan konektivitas digital di Papua baru dibangun secara masif pada 10 tahun terakhir ini, sehingga konektivitas untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga Papua belum sepenuhnya terwujud.

Roberthus Yewen yang adalah jurnalis Kompas ini mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua harus melibatkan masyarakat lokal setempat agar tidak terjadi miskomunikasi.

"Sinergitas pihak pemerintah, pihak operator dan masyarakat perlu dibangun dengan baik agar masyarakat juga merasa memiliki tanggungjawab untuk menjaga infrastruktur yang dibangun," ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pegunungan Bintang, Alferus Sanuari sebagai penanggap dalam kegiatan itu mengatakan pembangunan infrastruktur Palapa Ring di Pegunungan Bintang didukung oleh masyarakat setempat sehingga semua berjalan lancar.

Namun Ia juga menyinggung kualitas 4G yang di kota-kota dengan di Pegunungan Bintang sangat berbeda. Oleh karena itu, Ia mengusulkan konektivitas harus diimbangi dengan kualitas jaringan.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura Gustaf Griapon, yang juga selaku penanggap menyoroti kualitas SDM Papua.

Menurutnya pembangunan infrastruktur IT di Papua harus dibarengi dengan penyiapan SDM asli Papua.

"Terkait ini butuh gotong royong dari semua pihak, baik pemerintah, LSM, perguruan tinggi, bisnis, orang tua dll, agar masyarakat Papua cerdas dalam memanfaatkan peluang ketersediaan infrastruktur IT," tegas Gustaf.

Kebutuhan literasi digital saat ini sangat urgent, oleh karena itu Gustaf mengusulkan perlu ada dukungan dana dari sumber dana Otsus ataupun kucuran dana langsung dari Kementerian Kominfo kepada Dinas Kominfo di Kabupaten/Kota agar bisa melakukan roadshow literasi digital di setiap kampung-kampung orang asli Papua.