Tito Karnavian Minta Pejabat Pemprov Sultra dan Pemkot Parepare Turun ke Lapangan Atasi Inflasi
Tito Karnavian ajak semua pihak termasuk pemda memperketat monitoring pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dan Kota Parepare turun ke lapangan untuk mengatasi inflasi.
Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri secara daring oleh seluruh kepala daerah maupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (26/12/2022).
Ia menegaskan, perlunya semua pihak termasuk pemda memperketat monitoring pengendalian harga barang dan jasa di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Apalagi perayaan Nataru berdampak terhadap naiknya permintaan komoditas tertentu yang membuat angka inflasi semakin meningkat.
Mendagri mengatensi pemda yang inflasinya cukup tinggi seperti yang dialami Provinsi Sultra yang angka inflasinya 6,84 persen dan Kota Parepare dengan inflasi 7,11 persen.
Baca juga: Tegaskan Pentingnya Wilayah Perbatasan, Mendagri Tito Karnavian: Satu Karang Pun harus Dijaga
Mendagri meminta daerah yang angka inflasinya tinggi melakukan sejumlah upaya pengendalian.
Eks Kapolri itu meminta seluruh kebijakan pengendalian inflasi di daerah tersebut tidak hanya sekadar di atas kertas.
Namun, pemerintah setempat perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat detail masalah yang dihadapi.
“Permasalahan penerbangan misalnya apa kuncinya, koordinasi dengan pihak penerbangan dan kemudian realisasi eksekusinya, gerakan tanam misalnya, tidak hanya cukup membuat edaran gerakan tanam,” kata Mendagri.
Kemudian untuk Pemerintah Kota Parepare, Mendagri meminta jajaran Pemda setempat memperkuat mitigasi melalui koordinasi dengan sejumlah pihak termasuk Forkopimda, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan Satgas Pangan.
“Kuncinya adalah pada memahami dan data detail problemnya apa, kemudian secara konsisten melakukan rapat, jangan sampai sudah naik kemudian baru rapat,” tandas Mendagri.
Mendagri menekankan, pengendalian harga barang dan jasa menjadi isu penting, bukan hanya di tingkat nasional ataupun lokal, tapi juga global apalagi saat ini konflik Ukraina-Rusia masih berlangsung dan berdampak terhadap laju inflasi.
Momentum Nataru juga berimbas terhadap naiknya permintaan terhadap komoditas tertentu, mobilitas masyarakat, dan lainnya.
"Ini juga terjadi di negara kita yang berakibat kepada kemungkinan terhadap stabilitas harga pangan, harga barang dan jasa, dan lain-lain," terangnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.