Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menanggapi pertanyaan wartawan terkait kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat yang terjadi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tercatat ada sekira mencapai 9.045 hektar luas lahan yang terbakar selama periode Januari hingga Mei tahun lalu.

Siti mengatakan Sumatera Barat sebetulnya tidak termasuk daerah konvensional karhutla.

Namun demikian, kata dia, pihaknya terus memantau hal tersebut.

"Di Sumatera Barat memang saya juga mengikuti perkembangannya, dan terima kasih karena aparatnya bekerja dengan sangat baik.

Dandim, dan Polresnya juga bagus, sehingga bisa teratasi," kata Siti saat konferensi pers di kantor BNPB Jakarta Timur pada Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Peringatan Dini BMKG, 25 Januari 2023: Sumatera Barat Berpotensi Hujan Kilat dan Angin Kencang

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, kebakaran hutan di Sumatera Barat (Sumbar) meningkat drastis. 

Dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama, terjadi peningkatan sekitar 167 persen.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Sumbar, periode Januari hingga Mei 2022 ini tercatat ada 484 titik api dengan luas lahan yang terbakar mencapai 9.045 hektare.

"Ada tiga daerah penyumbang titik api terbanyak yaitu Pesisir Selatan, Dharmasraya dan Limapuluh Kota," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Kota Padang, Kamis (14/7/2022).

Audy mengatakan berdasarkan data itu, Sumbar saat ini tercatat sebagai provinsi tertinggi yang mengalami kebakaran hutan terluas di Pulau Sumatera.

"Bahkan untuk Indonesia kita nomor dua. Ini harus diwaspadai," kata Audy.

Menurut Audy, langkah antisipasi telah diprogramkan secara matang.

Pada Rabu (13/7/2022), Pemprov Sumbar telah menggelar rapat koordinasi penanggulangan karhutla se-Sumatera Barat di Kabupaten Sijunjung.

Dalam rapat itu, Audy meminta seluruh stakeholder, terutama di tiga daerah terbanyak kebakaran hutan, dapat menggerakkan segala upaya pencegahan dan penanggulangan.

Baik itu pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, maupun partisipasi masyarakat.

Baca juga: Jokowi Ajukan PK Atas Vonis Melawan Hukum Kebakaran Hutan, Walhi Mengaku Tak Dapat Pemberitahuan

“Tim reaksi cepat dari perusahaan, agar tetap siaga dan memastikan peralatan sudah siap siaga setiap saat,” kata Audy.

Selain itu, Audy Wakil menekankan perlunya penerapan tindak pidana korporasi pada kasus pembakaran hutan dan lahan serta perlunya dibentuk publik opini terhadap kasus-kasus karhutla yang sedang berlangsung.

"Segala upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu ditingkatkan lagi. Diperlukan upaya penegakan hukum, melalui pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan kehutanan," jelas Audy.