TRIBUNNEWS.COM - Lima hari berlalu, Pilot pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY, Kapten Philips Marthen, hingga saat ini belum ditemukan.

Keberadaannya tak diketahui sejak pesawat yang ia terbangkan dibakar oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (7/2/2023) pagi. 

Upaya terus dilakukan, bahkan juga melakukan upaya komunikasi dengan melibatkan para tokoh.

Saat ini, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan tim gabungan TNI-Polri telah melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam proses pencarian sang pilot.

"Kami mengedepankan pendekatan pada tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan agama melalui pemerintah daerah."

"Untuk membantu aparat kepolisian dan TNI untuk membuka ruang komunikasi dengan pihak siapapun di distrik Paro," ujar Benny, Jumat (10/2/2023) dikutip dari Tribun-Papua.com.

Baca juga: Rekam Jejak Teror KKB Pimpinan Egianus Kogoya di Papua, Dimulai Tahun 2018

Namun, lanjut Benny, upaya dengan melakukan pendekatan bersama para tokoh Papua, belum maksimal dilakukan.

Pasalnya, saat membantu menyelamatkan masyarakat keluar dari Distrik Paro, masyarakat dan tokoh Papua tersebut juga ikut menyelamatkan diri.

Adapun mereka yang disandera adalah 15 warga sipil disandera oleh KKB. 

"Hingga saat ini belum ada komunikasi yang terbangun, karena pasca 15 pekerja puksesmas yang sudah dievakuasi, bersamaan dengan itu juga masyarakat keluar dari kampungnya untuk menyelematkan diri ke Kabupaten Nduga." 

"Saat ini yang sedang diupayakan mencari tahu kondisi terahhir kapten Philips tersebut, namun ada keterbaatasan telekomunikasi di sana," jelas Benny.

Baca juga: Menhan Prabowo Ikuti Terus Perkembangan Situasi di Papua

Selain meilbatkan tokoh agama, uru bicara Jaringan Damai Papua, Yan Christian Warinussy menilai kehadiran mediator internasional sangat diperlukan dalam situasi penyanderaan di Papua.

Opsi ini ditawarkan jika benar-benar pilot Susi Air disandera KKB Papua.

“Kalau orang itu dari Palang Merah Internasional atau organisasi yang berada di bawah UN (PBB), saya pikir itu minimal menjawab keinginan mereka."

“Tapi, dengan tujuan penting bahwa dia berusaha untuk menyelesaikan konflik. Khusus pada soal pembebasan pilot yang tidak berdosa ini," kata Yan Warinussy.

Yan Warinussy juga menyatakan mediator yang dipilih memang memiliki tantangan di dua sisi.

Mediator, kata Yan Warinussy, juga harus bisa meyakinkan pihak TNI/Polri bahwa dia dapat dipercaya.

Kedua, mediator juga pihak yang dipercaya oleh TPNPB itu sendiri.

Baca juga: Gelar Konsolidasi, Partai Garuda Targetkan Menang Besar di Papua Pegunungan

“Supaya dia bisa dengan mudah berperan di dalam membangun komunikasi antara kedua pihak itu," lanjut Yan Warinussy.

Jika berhasil, bisa saja langkah ini berdampak jangka panjang.

Kasus penyanderaan pilot dan upaya pembebasannya bisa menjadi pintu masuk untuk memulai membangun upaya perdamaian Papua ke depan.

“Meskipun ini langkah yang sangat-sangat tidak mudah,” ujar Yan Warinussy.

Tak hanya itu, penambahan pasukan untuk operasi pencarian Philips dan pengamanan di distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, juga telah dilakukan.

TNI Angkatan Darat (AD) pun melakukan penebalan operasi di wilayah tersebut.

Baca juga: Rekam Jejak Teror KKB Pimpinan Egianus Kogoya di Papua, Dimulai Tahun 2018

Hal itu disampaikan Kepala Staf AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman usai Rapim TNI AD, Jumat (10/2/2023).

"Pada hari ini saya akan ke Halim, saya akan melihat pasukan yang akan diberangkatkan ke Papua, saya akan memberikan moril kepada mereka," kata Dudung dikutip dari Tribun-Papua.com

Adapun tujuan penambahan pasukan guna mencari keberadaan Philips dan menebalkan pengamanan di Paro dari kelompok kriminal bersenjata.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terus mengikuti perkembangan kasus pencarian pilot yang berkebangsaan Selandia Baru tersebut.

"Kita ikuti perkembangan terus," ujar Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2/2023).

Prabowo pun menjelaskan, saat ini Kodam dan Polda setempat juga terus melakukan penanganan kondisi di Papua sehingga pemerintah menunggu perkembangan selanjutnya.

"Ya nanti saya kira Kodam, Polda sedang menangani itu. Kita lihat perkembangannya," ujar Prabowo.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Hasanudin Aco)(Tribun-Papua.com/Astini Mega Sari)