TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi mulai diterapkan di sejumlah sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kebijakan tersebut diketahui ditetapkan oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Aturan masuk sekolah jam 5 pagi kemudian menimbulkan pro dan kontra.

Apalagi video saat siswa dan siswi masuk sekolah saat pagi buta tersebar di media sosial.

Lantas apa alasan Gubernur Viktor mengeluarkan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi dan bagaimana komentar pengamat?

Berikut informasi lengkapnya dihimpun Tribunnews.com, Selasa (28/2/2023):

Penjelasan Gubernur

Gubernur Viktor mengatakan, sebelum adanya kebijakan ini, dirinya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Sementara latar belakang di balik kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi ada sejumlah faktor.

Menurut Viktor, pertama terkait minimnya lulusan SMA sederajat di NTT yang bisa diterima di perguruan tinggi ternama, khususnya di Pulau Jawa.

"Kok tidak ada yang tembus UI (Universitas Indonesia) 200 orang, UGM (Universitas Gadjah Mada) sekian orang, ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)" ucapnya dikutip dari YouTube Biro Umum Setda Provinsi NTT, Selasa (28/2/2023).

Padahal menurut Viktor, provinsi NTT memiliki anggaran untuk pendidikan sebesar 50 persen yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Faktor anggaran pendidikan inilah menjadi faktor kedua adanya kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi.

"Sehingga untuk menjawab uang sebanyak itu, perlu ada desain khusus yang berlaku tidak ke semua sekolah," imbuhnya.

Sudah ada dua SMA unggulan yang melaporkan dirinya mampu melaksanakan kebijakan ini, yakni SMA 1 Kupang dan SMA 6 Kupang.

Baca juga: Viral Siswa SMAN 6 Kota Kupang Sudah Tiba di Sekolah Pukul 5 Pagi, Terapkan Kebijakan Gubernur NTT

Viktor menambahkan, kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi juga perlu didukung dengan langkah-langkah lainnya.

"Karena itu, kendala kendaraan umum, kemanan akan kita evaluasi dengan melibatkan pihak kepolisian," tegasnya.

Sementara dari segi mutu pendidikan, pihak Pemprov NTT akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mampu membuat siswa-siswi tembus ke perguruan tinggi ternama tingkat nasional maupun dunia.

Viktor dalam kesempatan juga tidak menampik polemik kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi.

Namun baginya, kebijakan tersebut penting untuk kemajuan sistem pendidikan di NTT, sehingga Viktor secara tegas tidak akan menghentikan langkahnya.

"Semua dari sistem dan dengan uang (APBD) yang cukup itu, mereka (siswa-siswi) disiapkan dengan baik. Tidak ada perubahan di dunia ini yang tidak ada pro dan kontra, tidak ada," tandas Viktor.

Respons Kepala Sekolah

Kepala SMAN 6 Kupang, Hendrikus Hati mengaku, sudah mensosialisasikan masuk sekolah jam 5 pagi ke siswa siswinya.

Kebijakan diterapkan sebagaimana arahan dari Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

"Memang semuanya terima. Karena motivasi kita adalah supaya disiplin bisa digenjot karena tanpa disiplin tidak akan bisa menjadi baik," kata ungkap Hendrikus, dikutip dari Pos-Kupang.com.

Hendrikus menjelaskan, SMAN 6 Kupang mendukung kebijakan ini karena diharapkan mampu meningkatkan prestasi siswa siswi.

Meskipun di sisi lain, Hendrikus mengakui masuk jam 5 pagi butuh perjuangan ekstra.

"Memang ini merupakan hal baru dari pada kebiasaan kita sebelumnya."

"Tapi kalau betul- berul diterapkan dengam baik maka bisa untuk membawa perubahan dalam hal bisa meraih prestasi yang lebih maksimal," tegas dia.

Baca juga: Sekolah Jam 5 Pagi di Kota Kupang: Dikritik Guru Besar FKIP Undana, Siswa Terkendala Transportasi

Kritikan dari pengamat

Pengamat pendidikan, Simon Sabon Ola, memberikan kritik kerasnya perihal kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi.

Dirinya tidak sependapat kebijakan ini bisa meningkatkan sikap disiplin peserta didik.

Menurutnya, tidak ada korelasi antara masuk pagi dengan sikap disiplin.

"Terkesan ada kesesatan logika ketika diterapkannya masuk sekolah jam 5 pagi," kata Simon, dikutip dari Pos-Kupang.com.

Akademisi dari Universitas Nusa Cendana Kupang ini kemudian menyayangkan kebijakan tersebut.

Terlebih karena tidak melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan.

Siswa tidak punya hak untuk tahu dan dimintai pendapatnya terhadap kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi.

"Sedangkan para pelaksana pendidikan sedang diperhadapkan pada Kurikulum Merdeka. Materi belajarnya saja ditetapkan dengan melibatkan siswa, apalagi jam masuk sekolah," ucap Simon.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)(Pos-Kupang.com/Christin Malehere/Elisabeth Eklesia Mei)