TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Tokoh Muda Papua Elpius Hugi meminta supaya penyelesaian kasus Wamena berdarah melalui proses hukum adat tidak meniadakan proses hukum postif.

Menurutnya, hukum adat wilayah Papua Pegunungan terkait dengan kompensasi berupa 'bayar kepala' kepada para korban yang dibayarkan sesuai dengan permintaan korban tidak berarti proses hukum terhadap pelaku tidak dilakukan.

"Kami mengutuk keras peristiwa ini dan dukacita mendalam kami sampaikan pada keluarga korban baik yang meninggal maupun yang terluka. Kami mendorong agar kasus ini harus diusut tuntas, dan proses hukumnya harus dilakukan baik menurut hukum adat maupun hukum nasional," ungkap Elpius Hugi kepada wartawan, Sabtu (4/3/2023).

Baca juga: Pemerintah Akan Berikan Kompensasi Rp 4,5 Miliar Kepada Korban Kericuhan Wamena

Menurut Hugi, kasus Wamena Berdarah adalah pelanggaran HAM berat yang harus diusut tuntas.

"Kami dorong Komnas HAM RI untuk turun lakukan investigasi total, siapa aktor-aktornya harus bertanggung jawab. Dan kami tidak ingin ada anggapan bahwa daerah kami rawan konflik," ucap Elpius.

Ia ingatkan juga, pemicu kasus Wamena Berdarah yang bersumber dari isu penculikan anak sebenarnya karena ada trauma masa lalu pada anak-anak Papua yang pada masa Orde Baru banyak diculik dan saat mereka di luar Papua dimasukan dalam pesantren.

"Artinya bicara penculikan anak seakan membangkitkan trauma masa lalu itu. Apalagi beberapa waktu terakhir ada rentetan kejadiannya di Sorong, Jayapura dan kota yang lain. Jadi ini menjadi trauma bagi kami orang Papua," tukasnya.

Kepala Biro Protokol dan Humas Provinsi Papua tersebut menegaskan pemerintah bisa memfasilitasi atau melakukan mediasi kedua belah pihak yang bertikai dalam bentuk yang lain.

"Dan ingat bahwa urusan kompensasi jangan sampai jadi anggapan terjadi pembiaran kepada para pelaku seenaknya akan melakukan tindakan yang sama di kemudian hari dan pandangan pihak luar bahwa Wamena dipandang daerah rawan konflik," pungkas Elpius.

Apa yang terjadi di Wamena dengan korban meninggal dunia sebanyak 10 orang tersebut adalah luka bagi orang Papua dan jadi sorotan bukan saja nasional tetapi juga nasional.

"Jadi kami harapkan betul ada keseriusan mengusut tuntas kasus ini. Jangan anggap enteng dan siapa pun aktornya harus diungkap seterang-terangnya," pungkas Elpius.