TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini fakta soal Murad Ismail yang dibebastugaskan atau dipecat dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Maluku.

Ternyata, pemecatan tersebut berlandaskan sikap Murad Ismail yang dinilai kurang terpuji.

Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Bidang Kerakyatan, Sadarestuwati.

Pemecatan Murad Ismail ini juga sudah melalui mekanisme organisasi.

"Pak Murad Ismail menunjukkan sikapnya yang tidak terpuji. Sebab ketika Pak Djarot Syaiful Hidayat dan Pak Komarudin Watubun melakukan klarifikasi, tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional,"

"Sikap tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan," ujar Sadarestuwati dalam siaran pers yang diterima TribunAmbon.com, Selasa (9/5/2023).

Baca juga: PDIP Sebut Pembebastugasan Murad Ismail Akibat Sikapnya yang Kurang Terpuji, Ini Kronologinya

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perempuan, Sri Rahayu juga ikut angkat bicara.

Ia menyayangkan sikap Murad Ismail yang lebih mengedepankan kepentingan keluarga ketimbang kepentingan rakyat.

"Sebagai gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan seharusnya Pak Murad lebih mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,"

"PDI Perjuangan memiliki aturan Partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai, namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional dihadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah," ujar Sri Rahayu.

Atas sikap Murad tersebut pihak DPP PDIP pun melaporkannya ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Megawati pun mengatahkan seluruh kader partai wajib menjaga disiplin dan peraturan partai.

Diketahui, nama Murad Ismail yang juga Gubernur Maluku disorot beberapa waktu lalu.

Hal tersebut karena Murad dipecat dari partai diduga karena istri Murad, Widya Pratiwi menjadi calon anggota legeslatif DPRD di Partai PAN.

Baca juga: PDIP Pecat Murad Ismail, Hasto Kristiyanto: Satu Keluarga Tidak Boleh Berbeda Partai