Ratusan Kiai Bahas Dugaan Ajaran Sesat Al-Zaytun di Gedung Sate Bandung
Menyikapi hal tersebut, ratusan kiai dari berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar) dikumpulkan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023).
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ajaran Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun yang terletak di di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini meresahkan dan membuat gaduh masyarakat.
Pondok pesantren Al-Zaytun tersebut diduga terafiliasi dengan organisasi yang menyimpang.
Menyikapi hal tersebut, ratusan kiai dari berbagai daerah di Jawa Barat (Jabar) dikumpulkan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/6/2023).
Baca juga: Tentang Ponpes Al Zaytun: Profil, Sejarah hingga Sosok Syekh Panji Gumilang dan Kontroversinya
Para alim ulama ini datang ke Gedung Sate untuk memenuhi undangan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, untuk membahas polemik Pondok Pesantren Mahad Al-Zaytun di Indramayu.
Dalam agenda, pertemuan itu dijadwalkan dimulai pukul 09.00 Wib di Ruang Papandayan.
Namun, acara belum dimulai hingga pukul 09.53 WIB.
Namun, sejumlah kiai pun terlihat masih terus berdatangan.
Baca juga: Pengakuan Eks Pengurus Sebut di Ponpes Al Zaytun Ada Gerakan untuk Mendirikan Negara
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jabar menyatakan belum dapat membuat keputusan apapun terkait Al-Zaytun sebelum ada musyawarah dengan pihak ulama dan pimpinan Al-Zaytun.
"Saya berada di dalam keadaan yang belum bisa membuat keputusan pemerintah Provinsi, sebelum ada gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada Senin nanti," ujar Uu pada Jumat (16/6).
Dalam pertemuan ini, Uu bakal mengajak ratusan ulama dari organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, pimpinan pondok pesantren hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) membicarakan mengenai Al-Zaytun yang diduga mengajarkan ajaran sesat.
"Jadi, minimal saya akan mengundang 300 kiai di situ ada ormas Islam, Kemenag, MUI, dan pimpinan pondok pesantren, karena tidak semua pimpinan pondok pesantren masuk MUI atau ormas," ucapnya.
Uu pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan masa ke Al-Zaytun.
"Jadi, hentikan gerakan itu, percayakan kepada pemerintah, insyaallah pemerintah akan sebijaksana mungkin sesuai dengan norma yang ada," katanya.
Sebelumnya, MUI melakukan investigasi di Pondok Pesantren Al Zaytun terkait aspek keagamaan dan akidah.