Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah tidak mau banyak berbicara mengenai upaya pembebasan pilot Susi Air Philip Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Pasalnya kata Presiden, upaya pembebasan yang dilakukan tersebut tidak bisa disampaikan ke publik.

Baca juga: Kata Mahfud MD Soal Tebusan Rp 5 Miliar Pilot Susi Air: Kalau Minta ke Saya, Saya Bilang Tidak

"Kita memang tidak mau berbicara banyak karena upaya-upaya kita, tidak bisa kita sampaikan pada publik," kata Jokowi di Galeri Nyoman Nuarta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023).

Kepala Negara mengatakan berbagai cara  dan upaya ditempuh agar pembebasan sandera berhasil. Bahkan upaya "underground"  pun dilakukan pemerintah agar Pilot Susi Air bisa bebas.

"Semua sudut, semua jurus kita gunakan agar upaya yang kita lakukan betul-betul titik akhirnya menghasilkan sesuatu. Tapi tidak bisa saya sampaikan upaya itu, ada upaya bawah tanah, ada upaya atas tanah," katanya.

Presiden enggan menjawab saat ditanya mengenai perkembangan upaya pembebasan yang telah dilakukan sampai sekarang ini. Presiden kembali mengatakan bahwa upaya yang dilakukan tidak bisa disampaikan ke publik.

"Tidak bisa saya sampaikan," pungkasnya.

Sebelumnya Menko Polhukam RI Mahfud MD menyatakan pihaknya masih dalam proses bernegosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Max Mehrtens yang disandera.

Baca juga: Jawaban Andika Perkasa saat Ditanya soal Pilot Susi Air yang Ditahan KKB dan Belum Bisa Dibebaskan

Menurutnya, pihaknya kini dalam proses memenuhi permintaan KKB pimpinan Egianus Kogoya yang meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.

"Ya itu semua masih dalam proses," kata Mahfud saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Mahfud menuturkan bahwa hal yang menjadi fokus pemerintah adalah keselamatan pilot Susi Air. Tak hanya itu, Ia juga meminta tidak ada campur tangan asing dalam kasus tersebut.

"Yang penting satu pilot itu harus selamat, yang kedua TNI-Polri bertindak profesional, yang ketiga tidak boleh ada campur tangan asing, campur tangan negara lain dalam kasus ini. Itu prinsipnya. Sekarang terus berproses," jelasnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.

Baca juga: Update Pilot Susi Air Disandera, KKB Papua Bantah Minta Tebusan Rp 5 M hingga Lokasi Kapten Phillip

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Benny, Minggu (2/7/2023).

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," ucap Benny.

Menurut Benny, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," kata Benny.