Ia mengakui, jika sebelum masa Covid-19, penanganan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan vaksinasi massal.

Hal itu dilakukan selama satu tahun sekali di Kabupaten Deliserdang.

"Mulai dari tahun 2020 atau sejak covid tepatnya, karena keterbatasan dana sampai saat ini vaksinasi massal tidak kita lakukan lagi. Makanya itu sekarang dilakukan bertahap. SDM kita juga kan kurang seperti dokter hewan dan paramedik. Contoh dari kecamatan ini dulu baru setelah itu kelompok ini pindah ke kecamatan lain," ucap Refly.

Ia menambahkan, sebelum tahun 2020, kegiatan vaksin massal berjalan karena petugas vaksinator juga diambil dari bidang lain.

Bukan hanya dari bidang peternakan saja namun juga PPL saat itu juga dilibatkan mengingat juga punya skil sebagai vaksinator.

Karena biaya operasionalnya masih ada jadi seluruhnya bisa digunakan sampai 100 orang lebih.

"Jadi setiap kecamatan langsung bergerak gak bertahap lagi tapi itu dulu. Kalau sekarang kita mengharapkan ada pro aktif dari pemilik anjing contohnya. Kadang-kadang kita datang ke desa itu dari rumah ke rumah nggak ada yang pegang anjingnya. Harusnya dia pegang anjingnya dan dibawa diserahkannya ke kita supaya divaksinasi," kata Refly.

Kasus lain juga disebut kadang ada warga yang memang tidak mau anjingnya divaksin.

Disebut anjing dipelihara untuk berburu sehingga dianggap ketika divaksin akan menjadi lemah.

Meski telah disampaikan itu adalah mitos namun banyak juga yang disebut nggak mau kalau anjingnya divaksin.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Hewan Penyebar Rabies di Deliserdang Ada 17.000 Ekor, Pemerintah Malah Kekurangan Vaksin