Laporan Wartawan Tribunnews.com, Toni Bramantoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat di bidang birokrasi, Varhan Abdul Aziz memberikan apresiasi terhadap kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menuntaskan permasalahan Beasiswa Otsus di Papua.

Menurut Varhan, meskipun permasalahan ini merupakan tanggung jawab awal Pemerintah Provinsi Papua sejak awal tahun 2023, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah bergerak cepat untuk memastikan penyelesaian yang tepat guna. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Sebagai Sekretaris Eksekutif Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Varhan mengungkapkan bahwa sifat kaku dalam birokrasi penting untuk mencegah penyelewengan.

Ia menyatakan, "Program Beasiswa ini berasal dari inisiatif Gubernur Papua sebelumnya, Barnabas Suebu, dan diteruskan oleh Lukas Enembe. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua seharusnya mengambil tanggung jawab dalam memastikan warganya dapat menyelesaikan studi melalui beasiswa ini."

Varhan mengakui bahwa dalam kondisi tertentu di mana Pemerintah Daerah tidak dapat menangani permasalahan dengan efektif, langkah Pemerintah Pusat menjadi penting untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Hadapi Krisis Pangan Pemerintah Bangun Gudang Stok Pangan di Papua Tengah

Ia menyebut kondisi Force Majeure seperti ini sebagai tantangan dinamis bagi birokrasi dan mengapresiasi tindakan Pemerintah Pusat dalam menyelamatkan mahasiswa penerima Beasiswa Otsus Papua.

Lebih lanjut, Varhan menekankan perlunya investigasi lebih mendalam mengenai aliran pembayaran yang terhambat. Ia mempertanyakan validitas data yang disampaikan oleh BPSDM Papua dan melaporkan adanya kasus penerima dana yang seharusnya tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa atau data yang tidak akurat terkait kampus kuliah.

"Tindakan koreksi harus segera dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program ini," kata Varhan..

Varhan juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung Papua melalui alokasi dana Otsus selama dua dekade terakhir.

"Tindakan Kemendagri dalam menyelesaikan permasalahan Beasiswa Otsus sebagai wujud nyata kepedulian terhadap rakyat Indonesia," tuturnya.

Varhan memberikan pujian atas upaya serius Kemendagri, yang terbukti dari frekuensi rapat koordinasi hingga 24 kali dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan orang tua mahasiswa penerima Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Bapennas, serta perwakilan pusat lainnya.

Varhan mengakhiri pernyataannya dengan menyambut baik arahan Kemendagri yang memerintahkan seluruh Pemerintah Daerah di Papua untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran beasiswa paling lambat tanggal 14 Agustus 2023.

Ia mengartikan hal ini sebagai jalan menuju kebahagiaan bagi orang tua penerima beasiswa, sekaligus solusi konkret yang diambil oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai Wakil Bendahara Umum DPP KNPI dan Menpora DPP LIRA, Varhan menegaskan perlunya langkah-langkah pasti dari Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa depan. 

Varhan mengajak seluruh birokrat dan aparatur pemerintahan untuk menjadikan tanggung jawab dan semangat melayani rakyat sebagai prioritas utama, seiring dengan upaya besar Pemerintah Pusat dalam mewujudkan kesejahteraan dan hak-hak rakyat Indonesia di Papua