Laporan Wartawan TribunSolo.com, Ibnu Dwi Tamtomo

TRIBUNNEWS.COM - Bupati Klaten, Sri Mulyani mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan program subdisi bunga.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menggelontorkan dana hingga Rp 3 miliar per tahun untuk program tersebut.

Dengan program subdisi bunga, para pelaku UMKM di Klaten bisa lebih terbantu untuk mengembangkan usaha mereka.

"Di Kabupaten Klaten mulai tahun 2019, ada program subsidi bunga ringan yaitu subsidi dibantu APBD Kabupaten Klaten hampir 80 persen," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Pasar Gedhe Klaten Segera Diresmikan, Bupati Sri Mulyani: yang Meresmikan RI 1

Bupati Kota Bersinar ini juga memastikan program subsidi bunga tetap berjalan pada tahun ini.

Untuk itu, ia meminta para pelaku UMKM bisa memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Setiap tahunnya kami tempatkan Rp 3 miliar di PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dan Rp 500 juta di PT BPR BKK Tulung (Perseroda)."

"Jangan sampai uang yang sudah saya taruh untuk dipinjam oleh para pelaku UMKM di Klaten, tapi uangnya tidak habis. Manfaatkan bapak, ibu semuanya," ucap Sri Mulyani.

Dengan adanya program subdisi bunga, Sri Mulyani berharap, para pelaku UMKM bisa bangkit usai terdampak pandemi Covid-19.

Terlebih hingga 2022, sekira 1.000 pelaku UMKM telah mengakses program unggulan dari Bupati Klaten itu.

"Bagi yang belum tahu, bisa langsung datang untuk berkonsultasi di Kantor BPR Bank Klaten atau BKK Tulung bagaimana prosedurnya."

"Itu adalah novasi dari saya saat menjabat Bupati Klaten," tegas Sri Mulyani.

Dari data yang dihimpun TribunSolo.com, setiap bulannya terdapat 450 pelaku UMKM yang secara aktif memanfaatkan program subsidi bunga tersebut.

Sampai nantinya pelaku UMKM mampu melunasi peminjaman beserta bunga dalam jangka waktu tertentu dengan keringanan bunga yang diterapkan adalah 1 persen dari peminjaman.

Adapun skema dari subsidi bunga itu, para pelaku UMKM diperbolehkan meminjam hingga maksimal Rp 50 juta.

Sementara subsidi yang diberikan pemkab hingga 80 persen dari bunga yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Dengan program tersebut diharapkan bisa meringankan pelaku UMKM dalam mengakses permodalan. (*)