Muhamat Marasabessy menempuh pendidikan dasarnya di SD Islam Al Khairiya Maluku Tengah (1979), SMPN 6 Ambon (1982), dan SMAN 2 Ambon (1986).

Ia kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi di dua kampus berbeda.

Pertama di Universitas Pattimura Ambon ambil jurusan Pertanian/Agronomi dan lulus pada tahun 1986

Dirinya lalu kembali menempuh jenjang S1 dengan mengambil jurusan Teknik Sipil di Universitas Iqra Buru (2003).

Muhamat Marasabessy selanjutnya mendapatkan gelar S2 Teknik Sipil/Irrigation Water Management di India Institute of Technology Roorke, India.

Sementara titel Dokter ia raih di Teknik Sipil Universitas Hasanuddin pada tahun 2014.

Baca juga: Bupati Maluku Tengah Diduga Grogi, Serahkan Bendera Bersama Petinya ke Pembawa Baki 

Karier

Muhamat Marasabessy meniti kariernya dari menjadi staff di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Provinsi Maluku pada 1993-2002.

Jabatannya naik dengan menjadi Kepala Seksi Irigasi Dinas PU Maluku (2003-2006).

Pada akhirnya ia dipilih menjadi Pj Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dan wakilnya, Marlatu Leleury.

Keduanya telah resmi mengakhiri jabatan pada 8 September 2022 lalu.

Muhamat Marasabessy dilantik jadi sebagai Pj Bupati Maluku Tengah , Senin (12/9/2022).

Berikut jenjang karier Muhamat Marasabessy selengkapnya:

- Staff Proyek Irigasi Maluku (1993-2002) Dinas PU
- Asisten Pembina Pelaksanaan Proyek PBPP Maluku (2002-2003)
- Kepala Seksi Irigasi Dinas PU Maluku (2003-2006)
- Pimpinan Bagian Proyek/Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Provinsi Maluku (2006-2009)
- Kepala Satuan Kerja BWS Maluku (2010-2012)
- Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku (2012-2016)
- Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Sungai dan Pantai Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal      Sumber Daya Air, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. (2016-2019)
- Plt Dinas PUPR Provinsi Maluku (3 September 2019-2020)
- Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku 2020.
- Pj Bupati Maluku Tengah (2022-sekarang)

Harta kekayaan

Muhamat Marasabessy sudah melaporkan harta kekayaannya selama lima kali di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK).