Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu diduga kuat ada keterlibatan pihak asing yang tidak ingin investasi besar masuk untuk pengembangan Rempang Eco City.

Dugaan ini muncul karena Bahlil menyadari setiap Kepulauan Riau ingin maju dan ada investasi besar, ia merasa selalu ada yang menghalangi.

Baca juga: Soal Relokasi Warga Rempang, Menko Luhut Akui Saat Awal Ada Sedikit yang Tidak Pas

Merespons hal itu, Pengamat Intelijen dan Terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Stanislaus Riyanta mendukung Menteri Investasi Bahlil untuk terus mendukung menyelesaikan konflik secara kekeluargaan dan meneruskan proyek Rempang Eco City.

Pasalnya, menurut Stanislaus, Pulau Rempang memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memiliki daya tarik banyak pihak yang memiliki kepentingan di Pulau tersebut. 

“Kemungkinan-kemungkinan adanya pihak asing yang terlibat itu memang itu masuk akal atau dimungkinkan, jadi pulau itu kan strategis ya dan lokasinya juga dekat dengan perbatasan dekat dengan negara lain,” ujar Stanislaus,' kepada wartawan, Sabtu (30/9/2023).

“Kemudian dari sisi tempatnya juga menguntungkan banyak pihak yang akan memiliki daya tarik dan Pulau Rempang itu memiliki daya tarik yang besar sehingga pihak-pihak luar itu punya kepentingan di situ,” imbuhnya.

Baca juga: Walhi Riau Sebut Rencana Investasi di Pulau Rempang Sudah Disetujui Pemko Batam Sejak Tahun 2004

Stanislaus menerangkan besarnya bentrokan yang terjadi di Pulau Rempang dan frontal yang mengakibatkan timbulnya banyak korban luka diduga ada pihak lain yang ikut campur tangan.

“Dan kalau dilihat kan di situ memang dalam aksinya kan sedemikian besar cepat gitu kemudian sampai frontal begitu kan nampaknya kok ada campur tangan pihak lain,” ucapnya.

Lanjut Stanislaus, mengatakan diutusnya Menteri Bahlil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuntaskan permasalahan di Pulau Rempang sudah tepat.

Dia mendorong Menteri Bahlil memenuhi hak-hak masyarakat Pulau Rempang sebelum dilakukan pemindahan atau relokasi.

“Urusan antara investor dengan masyarakat itu diselesaikan itu yang paling penting sudah di data saja itu lahannya siapa dicek kebenarannya milik siapa, apakah benar itu milik masyarakat ketika dia sudah tinggal di sana sudah lama kemudian ada kesaksian ada bukti-bukti dikemukakan ya sudah diselesaikan,” kata dia.

Menurut Stanislaus, konflik lahan terkait masuknya investor sudah banyak terjadi dan berhasil dituntaskan dengan baik, tinggal bagaimana komunikasi dengan masyarakat.

Dikatakan Stanislaus, sudah banyak role model atau contoh masyarakat yang sebenarnya menerima hadirnya investasi di wilayah mereka.