Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama Pemerintah Kabupaten Sorong menyelenggarakan Kegiatan “Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pengusaha Lokal Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik” di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, 12-13 Oktober 2023.

Kegiatan tersebut merupakan upaya Kemendes PDTT mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, terutama dalam kaitannya dengan transformasi pengadaan digital barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kebupaten Sorong.

Selama ini pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sorong dilakukan dengan belanja langsung dan dengan memanfaatkan e-katalog.

Pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) bertujuan agar mempermudah syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil (UKM) di Kabupaten Sorong.

Baca juga: Bangun Budaya Antikorupsi, Kominfo dan KPK Kerja Sama Sosialisasikan Survei Integritas di Sorong

Bagi non-badan usaha (perorangan), syarat dokumen yang dibutuhkan sangat mudah, yaitu KTP, NPWP pribadi, Surat Keterangan Usaha , surat pernyataan non-PKP dan rekening bank.

Pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring LKPP dilakukan agar tercipta iklim usaha yang sehat, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UKM di Kabupaten Sorong untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

“Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas ASN di Kabupaten Sorong, agar ASN sadar dan paham betul dengan perkembangan teknologi terkini, khususnya terkait pengadaan digital. Dari sejumlah 62 daerah tertinggal di seluruh Indonesia, Kabupaten Sorong terpilih sebagai daerah yang pertama kali oleh Ditjen PPDT disosialisasikan terkait pengadaan digital," kata Desman Armando Gurning, Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dan Ketua Pokja Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dia mengatakan, seluruh pelaku usaha yang selama ini telah menjadi penyedia yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong diundang dalam kegiatan ini. Mereka mendapatbpelatihan untuk mendaftarkan usaha mereka di marketplace mitra Toko Daring LKPP.

Mereka juga diarahkan bagaimana menampilkan produk dan jasa yang mereka tawarkan dengan ilustrasi foto dan gambar yang jelas dan bagus dan dengan deskripsi yang lugas. Para pelaku usaha juga diberikan bimbingan bagaimana menindaklanjuti permintaan harga, merespon permintaan negoisasi, dan memberikan layanan purna jual yang baik.

"Kami berharap kegiatan ini segera dapat direplikasi di 61 daerah tertinggal lainnya di Indonesia,” kata Desman Armando Gurning.

Kegiatan peningkatan kapasitas ASN dan pengusaha lokal di Sorong ini dikuti 14 Dinas Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Sorong, dan 30 badan usaha/ pengusaha lokal, yang terdiri dari 10 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), 10 koperasi dan 10 UKM.

Agata F. Tenau Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Bappelitbangda Kabupaten Sorong mengatakanm pihaknya mendukung transformasi pengadaan digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong.

"Kegiatan ini sungguh membawa berkah bagi para pengusaha lokal, khususnya UKM di Sorong, karena telah difasilitasi dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah," ungkapnya.

CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menjelaskan platformnya turut mendukung upaya digitalisasi di Kabupaten Sorong yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia untuk mendorong proses transformasi pengadaan digital.

"Kami berharap platform marketplace Mbizmarket dapat berperan sebagai salah satu alat kontrol yang efektif dari setiap transaksi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Sorong yang sumber dananya berasal dari APBN," ujarnya.

Pihaknya yakin kehadiran Mbizmarket di Sorong akan mempermudah pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

"Kelak kami juga berharap dapat menyokong pengusaha lokal yang telah terdaftar di platform Mbizmarket untuk memperoleh akses permodalan, khususnya untuk menjalankan program atau proyek pembangunan daerah tertinggal yang barang atau jasanya perlu diadakan terlebih dahulu dan di serah terimakan ke pemerintah, sebelum dana APBN nya dicairkan," ujarnya.