2 dari 4 Korban Erupsi Gunung Marapi yang Dirawat di RSUD Padang Panjang Sudah Diperbolehkan Pulang

TRIBUNNEWS.COM, PADANG PANJANG - Dua dari empat korban erupsi Gunung Marapi yang dirawat di RSUD Padang Panjang sudah diperbolehkan pulang.

"Sudah ada yang pulang tadi, sebanyak dua orang," ungkap Direktur RSUD Padang Panjang, dr Lismawati saat dikonfirmasi, Senin (11/12/2023).

Lismawati mengatakan, dua pasien yang sudah diperbolehkan pulang yaitu korban asal Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan dua korban yang masih dirawat berasal dari Kabupaten Padang Pariaman.

Baca juga: Cerita Ridho Selamatkan Diri dari Erupsi Gunung Marapi: Ngesot dan Berguling, Kaki Kena Batu Panas 

Sebelumnya pihak RSUD menerima enam korban erupsi Gunung Marapi pada hari Minggu (3/12/2023) lalu.

Dari enam orang tersebut, satu orang diperbolehkan pulang pada hari Senin (4/12/2023) dan satu lainnya dirujuk ke Kota Padang.

Sementara itu, empat orang lainnya dirawat intensif di RSUD Padang Panjang.

"Kemarin itu RSUD menerima enam orang, dua orang diperbolehkan pulang langsung setelah ditangani, empat di antaranya dirawat," jelasnya.

Ia menyebutkan dua korban yang masih dirawat kondisinya juga mulai membaik.

Kemungkinan akan diperbolehkan pulang beberapa hari lagi.

"Ada kemajuan, mulai membaik, mudah-mudahan beberapa hari lagi bisa pulang," ujarnya.

Diketahui, Gunung Marapi erupsi pada Minggu (3/12/2023) pukul 14.57 WIB.

Pos Pengamatan Gunungapi (PGA) mencatat semburan abu vulkaniknya mencapai 3.000 meter di atas puncak.

Saat erupsi terjadi, sebanyak 75 pendaki tengah beraktivitas di puncak Marapi.

Baca juga: Siska Afrina Jadi Korban Terakhir yang Dievakusi dari Gunung Marapi, Meninggal 11 Hari Jelang Wisuda

Saat proses evakuasi, petugas menemukan 23 pendaki yang meninggal dunia.

Pada operasi penyelamatan dan pencarian yang berlangsung empat hari itu, 52 pendaki lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.

Menhan Jenguk Korban Marapi

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto menjenguk para korban erupsi Gunung Marapi di posko tanggap bencana di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Sabtu (9/12/2023).

Sesampainya di lokasi, Prabowo langsung melihat dan berbincang dengan warga korban terdampak erupsi, yang terjadi sekitar pukul 14.53 WIB pada Minggu lalu.

Prabowo menyampaikan rasa belasungkawa kepada para keluarga korban.

Sebagai bentuk kepedulian, Prabowo turut memberikan santunan kepada ahli waris korban erupsi tersebut.

"Saya datang ke sini untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban," kata Prabowo.

Ia lalu meninjau kondisi dapur umum dan Posko Pelayanan Kesehatan.

Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan penanganan yang baik dan segala kebutuhannya dapat terpenuhi.

Selain itu, Prabowo juga ingin memastikan keamanan relokasi pengungsian khususnya bagi anak-anak dan lansia.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah kepada semua petugas, semua pihak yang telah bekerja keras membantu menyelamatkan para korban, membawa jenazah dan yang masih terluka," kata Prabowo.

Baca juga: BPBD Tanah Datar Bantah Ada Lahar Panas Marapi Mengalir, Bupati Imbau Warga Tak Sebarkan Hoaks

BKSDA Diduga Maladministrasi

Sementara itu Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi menilai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat lalai yang mengakibatkan jatuhnya korban erupsi Gunung Marapi.

Ombudsman menduga telah terjadi potensi maladministrasi dengan pembukaan jalur pendakian Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi Sumatra Barat.

Hal ini melihat Standar Operasional Prosedur (Sop) Pendakian TWA. 

Gunung Marapi yang disusun Balai BKSDA Sumatra Barat, tidak sesuai dengan standar Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat Gunung Marapi status waspada atau level II.

Serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral  Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami.

"Harusnya dalam SOP, masyarakat sekitar tidak boleh berada dalam radius 3 kilometer dari kawah Gunung Marapi. Justru SOP yang disusun BKSDA hanya melarang orang berkemah di sekitar puncak, bukan dilarang mendekat, tapi dilarang berkemah," ujar Adel Wahidin, Jumat (8/12/2023).

Adel Wahidi menilai sebenarnya SOP yang disusun BKSDA Sumbar itu telah bagus. Namun sepertinya verifikasi penerapan SOP oleh pendaki tidak dilakukan secara benar.

Menurutnya, harusnya sebelum pendaki diizinkan mendaki Gunung Marapi, diperiksa dulu perlengkapan keamananannya sesuai SOP yang disusun.

"Pendaki misalnya tidak safety, itu dia tidak boleh naik, harus disuruh melengkapi perlengkapannya dulu, itu sepertinya penerapan SOP itu tidak diverifikasi sebelum pendaki naik," ujarnya.

Untuk itu, kata Adel, Ombudsman akan menggunakan kewenangan, dengan melakukan investigasi ke lapangan, untuk memastikan potensi dugaan maladministrasi tersebut.

Termasuk nantinya berupa pemanggilan atau pemeriksaan BKSDA Sumbar.

"Beberapa kelompok masyarakat sudah berkonsultasi untuk melapor, meskipun begitu karena sudah menjadi atensi publik, kami tidak menunggu dulu laporan masyarakat lengkap, kami akan menggunakan kewenangan kami untuk menginvestigasi potensi maladministrasi tanpa menunggu pelaporan masyarakat," ujar Adel.

Artikel ini telah tayang di TribunPadang.com dengan judul Update Korban Erupsi Gunung Marapi: Semua Korban di RSUD Padang Panjang Membaik, 2 Sudah Pulang