TRIBUNNEWS.COM - Tragedi kecelakaan kerja di Morowali, Sulawesi Tengah yang tewaskan belasan pekerja jadi sorotan.

Satu di antaranya Fraksi Bersih-Bersih Sulteng.

Ketua Fraksi Bersih-Bersih Sulteng, Aulia Hakim meminta pemerintah untuk berhenti melakukan kampanye hilirisasi nikel.

Tuntutan itu disampaikan pada aksi solidaritas Fraksi Bersih Sulteng yang dilaksanakan di Bundaran Taman Nasional Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Minggu (24/12/23).

"Kami mendesak kepada pihak pemerintah untuk tidak lagi mengampanyekan bahwa solusi dari kemiskinan di Sulawesi Tengah adalah Hilirisasi Nikel yang merupakan industri di Morowali," kata Aulia Hakim.

Dia menilai, isu Hilirisasi Nikel bukan menjadi jawaban permasalahan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah.

Baca juga: Pengelola Kawasan Industri Ungkap Penyebab Tungku Smelter di Morowali Meledak

Itu berdasarkan riset yang dilakukan beberapa LSM dan akademisi terkait keuntungan tambang nikel untuk Sulawesi Tengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Pendapatan daerah terbukti tidak maksimal didapatkan Sulawesi Tengah yang terbukti dari beberapa riset yang dilakukan oleh teman teman Emansipasi Rakyat dan Khalis Djirimu sebagai Akademisi Untad malah keuntungan fisikal yang didapatkan oleh provinsi Sulteng itu angin angin saja tidak secara utuh," jelasnya.

Data BPS per Maret 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Tengah itu ada di Morowali dengan presentase angka 13 persen.

Aksi solidaritas bertajuk 1.000 lilin untuk korban Ledakan Smelter di Kawasan PT IMIP itu diikuti aliansi LSM se-Kota Palu yang tergabung dalam Fraksi Bersih-Bersih Sulteng Sulteng.

Kegiatan itu diikuti kurang lebih 50 orang yang berasal dari kalangan Lembaga Masyarakat Sipil (LSM), Walhi, Jatam, Yayasan Tanah Merdeka, dan dari elemen lembaga kemahasiswaan.

Artikel ini telah tayang di TribunPalu.com dengan judul Fraksi Bersih Sulteng Desak Pemerintah Hentikan Sosialisasi Hilirisasi Nikel