TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Hampir 11 bulan disendera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pilot Susi Air asal Selandia Baru Kapten Philips Mehrten belum bebas.

Berita terbaru tentang adalah Kapten Philip adalah fotonya bersama pimpinan KKG Egianus Kogoya.

Dalam foto tersebut, Philip mengenakan jaket dan celana pendek serta memiliki brewok panjang.

Ditangkap pada awal Februari

Kapten Philip disandera KKB pada 7 Februari 2023.
Penyanderaan itu bermula dari KKB yang membakar pesawat Susi Air PK BVY rute Timika-Paro dipiloti Kapten Philip.

Baca juga: 20 Prajurit TNI Gugur dalam Konflik Senjata di Papua selama 2023, Penyaderaan Pilot Susi Air Disorot

Pesawat yang berangkat dari Bandara Moses Kilangin, Mimika menuju Paro itu kemudian dibakar KKB pimpinan Egianus Kogoya.

“Benar pesawat Susi Air sudah dibakar. Pelaku pembakaran diduga kuat dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris pimpinan Egianus Kogoya,” kata Komandan Korem 172/PWY Brigjen Juinta Omboh Sembiring, Selasa (7/12/2023).

Pernyataan KKB

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengakui telah membakar Pesawat Susi Air Pilatus Porter PC 6/PK-BVY.

Pesawat tersebut dibakar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. 

Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. 

"Sesuai laporan Egianus Kogoya, mereka telah melakukan aksi pembakaran pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PK-BvY di lapangan terbang distrik Paro," kata Sebby.

Sementara pilot pesawat Susi Air itu, menurut Sebby, juga sedang ditahan. 

Dalam satu poin tuntutan KKB, mereka mengatakan tidak akan pernah melepas pilot kecuali NKRI mengakui dan lepaskan mereka dari Indonesia (Papua merdeka).

Atase Kepolisian Selandia Baru Temui Kapolda Papua Terkait Nasib Pilot Susi Air

Atase Kepolisian Selandia Baru tiba di Papua terkait penculikan Kapten Philips Mark Marthens di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Baca juga: Pilot Susi Air Disandera KKB selama 6 Bulan, PM Selandia Baru Serukan Pembebasan Kapten Philip

Atase Kepolisian Selandia Baru menemui Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri di Mako Batalyon B Brimob Papua, Mimika, Papua Tengah, Rabu (15/2/2023).

Kedatangan mereka mengetahui perkembangan upaya pembebasan Philip Mark Merthens yang ditahan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Polisi ini kan bagian dari pemerintahan dalam sebuah negara, ini adalah hubungan polisi ke polisi melalui Divhubinter Polri."

"Hari ini datang teman-teman dari Selandia Baru untuk mengetahui langkah-langkah kepolisian Indonesia tentang penanganan salah satu warganya," tutur Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, usai pertemuan, Rabu.

Baca juga: KKB Ancam Tembak Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens Jika dalam 2 Bulan Tak Ada Negosiasi

Menurut Fakhiri, hal yang dilakukan pemerintah Selandia Baru dengan mengirim perwakilan ke Papua adalah hal yang wajar karena ada warganya dalam keadaan berbahaya.

"Ini karena (pilotnya) warga Selandia Baru, makanya mereka datang minta gambaran penanganan yang dilakukan oleh kepolisian Indonesia, ini yang kita jelaskan," kata Fakhiri.

Kepada mereka, Fakhiri menjelaskan bahwa saat ini upaya pembebasan Kapten Philip masih menggunakan cara persuasif melalui tokoh-tokoh masyarakat dan agama yang ada di Nduga.

Ia berharap, Pemerintah Selandia Baru setuju dan mendukung upaya Kepolisian Republik Indonesia untuk mengembalikan Kapten Philip.

"Tentunya upaya negosiasi kita kedepankan untuk menyelamatkan pilot, ini yang tadi kita diskusikan dan sampaikan kepada teman-teman dari Selandia Baru," ujarnya.

"Tentu siapa pun negara mau warga negaranya selamat, jadi kita berharap langkah-langkah yang diambil Polri sudah benar," sambung Fakhiri.

Panglima TNI gunakan Smart Power

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta doa agar upaya pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Merthens cepat selesai.

Diketahui, Pilot Susi Air masih menjadi sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua selama 10 bulan terakhir.

"Mohon doanya supaya bisa segera selesai, supaya tawanannya bisa kembali ke negaranya. Mohon doa restu masyarakat," kata Agus Subiyanto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Agus Subiyanto lantas menyampaikan, wilayah Papua memiliki karakteristik, yakni kearifan lokal dan tradisinya sendiri, sama seperti daerah lain yang perlu dihargai. Hal ini disebut sedikit banyak berpengaruh pada operasi pembebasan Pilot Susi Air.

"Kita harus ngerti, kalau ke sana itu harus ngerti kearifan lokal tradisinya seperti apa," ujarnya.

Adapun untuk menyelesaikan masalah ini, Agus mengatakan, TNI di bawah kepemimpinannya akan menggunakan kekuatan smart power, yang terdiri dari kekuatan soft power dan hard power.

Ia mengungkapkan, soft power akan mengedepankan intelijen dan teritorial. Tujuannya untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah tersebut, seperti membangun infrastruktur yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, Puskesmas, hingga fasilitas umum.

Baca juga: Disetujui DPR Jadi Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto Berjanji Bebaskan Pilot Susi Air

"Bahkan, sampai sekarang ada prajurit TNI yang mengajar. (Di masalah) Kesehatan itu sampai bawa jalan ke hutan, menyuntik (masyarakat). Kemudian juga (penanganan) stunting, kita ikut di situ," kata Agus.

Menurut Agus, kekuatan lunak akan dikedepankan lebih dulu dibanding kekuatan keras.

"Hard power juga digunakan, karena mereka itu bersenjata, jadi harus lawannya ya senjata. Tetapi saya bilang, kita kedepankan dulu soft power," ujarnya.

Diketahui, nasib Philips Mark Merthens masih belum jelas sejak pesawat yang dipilotinya dibakar KKB pimpinan Egianus Kogoya di Bandara Paro, Nduga, Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023.

Sejak saat itu, KKB kerap membawa Philips berkeliling Nduga hingga ke Kabupaten Lanny Jaya, dengan berjalan kaki. Hingga bulan November 2023, sudah 10 bulan pilot Susi Air tersebut disandera KKB.

Adapun Panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono akan menyerahkan kasus pilot Susi Air Philips Mark Merthens kepada suksesornya Jenderal Agus Subiyanto.

Baca juga: Soal Upaya Pembebasan Pilot Susi Air, Panglima TNI: Tak Mungkin Pakai Kekuatan Militer 

Dalam proses pembebasan Philips, Yudo Margono sedari awal memang mengutamakan pendekatan dialog melalui sejumlah tokoh setempat.

"Kenapa enggak menggunakan kekuatan militer? Ini yang selalu saya antisipasi. Saya bisa, saya punya kemampuan, saya tahu posisinya, tapi nanti masyarakat yang jadi korban. Tentunya saya memikirkan, lebih baik ya kita dialog,” kata Yudo Margono.