"Jadi beliau datang dengan keluhan hipertensi ya. Mungkin di situ juga pegawai saya tidak tenang juga, makanya ribut. Tapi setelah kejadian, sudah kita panggil pegawai semua untuk rapat. Biar ke depan lebih persuasif dan humanis dalam pelayanan," kata dr Kurnia yang mengaku akan mengevaluasi layanan di puskesmasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Ratama Saragih yang juga jejaring Ombudsman Sumut mengatakan seharusnya puskesmas lebih berinisiatif untuk mengambil tindakan. Kepala puskesmas seharusnya lebih peka dengan kondisi seperti ini yang kapan pun bisa terjadi.

"Seharusnya caranya lebih santun lagi ya. Jangan mengedepankan emosional. Paling tidak pegawai mengkonsultasikan ke kepala puskesmanya untuk mengambil tindakan. Nah ketika ibu itu konsultasi jadi kapusnya ini memberikan dispensasi, keringanan. Ini untuk menghindari malpelayanan publik," kata Ratama.

Bila warga tidak membawa KTP, seharusnya puskesmas lebih bijak lagi. Apalagi Puskesmas Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan ini memiliki akreditasi yang unggul dibanding puskesmas lainnya di Tebingtinggi.

"Kan sudah akreditasi, harusnya lebih bijak untuk hal seperti ini. Misalkan gak bawa KTP, ya dibantu menjeput. Atau hanya perlu difoto oleh keluarga di rumah atau seperti apa," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Pasien Beberkan Kronologi terkait Petugas Puskesmas Tebingtinggi Ngamuk karena Kartu BPJS